BONTANG – Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bontang. Pasalnya Pemkot Bontang mewacanakan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun depan.
Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase yang ditemui usai rapat dengan DPRD Bontang di ruang rapat Kantor Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moeh Roem, Rabu (30/10/2019), tak memaparkan secara rinci berapa kenaikan tunjangan tersebut. Hanya menerangkan Pemkot berencana mengembalikan nilai TPP seperti sebelumnya.
“Ini hasil konsultasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu terjadi pengurangan TPP dan gaji honorer. Disebabkan Pemkot Bontang mengalami defisit anggaran. Akibatnya, TPP yang semula besarannya mencapai Rp 4 juta per bulannya, dipotong hingga Rp 1,25 juta.
Kenaikan tunjangan ini juga melihat kemampuan keuangan daerah. Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,5 triliun.
“Dulu turun karena APBD anjlok menjadi Rp 900 miliar,” ucapnya.
Namun, Pemkot tetap akan memenuhi peraturan yang berlaku, agar nantinya tidak ada permasalahan. Salah satunya menunggu kesepakatan para anggota legislatif Kota Taman.
Sementara itu, anggota DPRD Bontang Nursalam menginginkan, kenaikan TPP harus mendapat persetujuan dari para wakil rakyat. Sesuai aturan dalam pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal penjelas regulasi itu berbunyi, persetujuan DPRD diberikan bersamaan saat pembahasan KUA-PPAS sebelum penandatanganan. Sementara saat ini belum ada penandatanganan.
“Jangan sampai besok itu jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD, seakan-akan telah mendapat persetujuan,” tegas politisi Golkar itu.
Hal ini penting jika anggota dewan memberi persetujuan di luar prosedur yang ada. Sebab, implikasi hukum bakal diterima wakil rakyat bila itu terjadi.
“Ketika pemerintah mengajukan dan dewan menyetujui tanpa prosedur, pasti dewan menjadi sasaran tembak. Saya harap taat pada PP 12/2019,” pungkasnya. (Zaenul)
