SAMARINDA – Perlu Rp 5,5 miliar lagi jika ingin Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II bisa dilintasi masyarakat. Nominal itu untuk memenuhi rekomendasi pembenahan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), syarat terbitnya sertifikat layak fungsi.
Pemkot pun tampak tidak kesulitan untuk memenuhi nilai tersebut. Kepala badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, mereka akan menyunat anggaran belanja langsung penerangan jembatan yang senilai Rp 11 miliar. Nilai tersebut sudah mereka sertakan dalam APBD Murni 2017.
Sementara itu, berdasarkan pembagian tanggung jawab pengerjaan rekomendasi, pemkot hanya menanggung Rp 3,1 miliar, hanya untuk pemasangan sensor jembatan. “Jadi tidak akan ada anggaran pembangunan lainnya yang bergeser,” tuturnya.
Soal siapa yang bertanggung jawab dengan Rp 1,4 miliar sisanya, Asli belum tahu pasti. Itu pula menurutnya penting agar koordinasi antara pemkot dan kontraktor pelaksana bisa terjalin. “Jika itu juga dibebankan ke pemkot, kami belum tahu pasti. Lihat saja nanti. Yang jelas untuk penambahan sensor itu memang ditanggung pemkot karena belum dicantumkan dalam kontrak Mahkota II,” tegas dia.
Sebelumnya hal senada diungkapkan Penjabat Sekkot Samarinda Hermanto. Menurut dia, pihaknya akan mengevaluasi mana yang menjadi tanggung jawab kontraktor atau pemkot. “Sebab, ada beberapa item yang tidak tercantum dalam pembangunan mahkota II. Itu sudah pasti kami tanggung seperti sensor jembatan sedangkan untuk perbaikan aspal itu kan sebenarnya menjadi tanggungan kontraktor,” bebernya.
Selain itu, lanjut dia, sambungan badan jalan juga mestinya menjadi tanggungan kontraktor. “Karena mereka menggunakan beton untuk sambungan, sementara KKJTJ ingin itu menggunakan sambungan yang bisa elastis seperti karet. Soalnya pada saat uji coba, ada penurunan sambungan hingga 15 sentimeter,” tutupnya. (*/dq/ndy)
