Badai defisit menimbulkan prahara. Semua sektor terdampak. Bahkan, kenduri demokrasi terbesar di Benua Etam kena getahnya.
Pemungutan suara Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) memang baru akan digelar 2018 mendatang. Kendati demikian, penganggarannya mirip-mirip multiyears contract (MYC). Di mana, kegiatannya tidak bisa dirampungkan dalam setahun. Melainkan dua tahun anggaran (TA). Sehingga, duitnya dicairkan bertahap.
Selaku “operator” pelaksana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim membutuhkan anggaran yang lumayan besar. Awalnya sekitar Rp 526 miliar. Namun, karena alasan defisit, dipangkas beberapa kali hingga mentok di kisaran Rp 367 miliar.
Dana sebesar itu dikucurkan bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2017 dan 2018. Untuk tahun ini, KPU mengklaim kebutuhan dana sekitar Rp 70 miliar untuk memulai tahapan pilgub. Namun, Pemprov Kaltim hanya setuju Rp 20 miliaran.
Komisioner KPU Kaltim, Syamsul Hadi menuturkan, tahapan pilgub dimulai September tahun ini. Yaitu perekrutan tenaga ad hoc, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, KPU juga akan mulai mendata pemilih.
“Semua kegiatan tersebut (tahapan, Red.) tentunya membutuhkan anggaran. Termasuk di akhir tahun nanti kami juga akan mulai melakukan pembukaan pendaftaran calon perseorangan. Sekalipun nantinya tidak ada yang mendaftar, kami tetap membuka pendaftarannya,” kata Syamsul, ditemui Metro Samarinda–bagian dari Bontang Post (Kaltim Post Group)–di Kantor KPU Kaltim, Kamis (2/3) kemarin.
Dia menerangkan, penghitungan anggaran sebesar Rp 70 miliar tersebut sudah termasuk dalam total anggaran yang diajukan KPU ke pemprov. Sementara untuk tahun ini, baru sekitar Rp 20 miliar saja yang dianggarkan pemprov melalui APBD.
“Nantinya kami harapkan, sisa anggaran untuk tahun ini bisa dianggarkan di APBD Perubahan,” tambah Syamsul.
Namun begitu, KPU saat ini masih menunggu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari pemprov. Tujuannya sebagai bukti kepastian anggaran. Termasuk anggaran untuk tahapan di tahun ini.
Bahkan, kata dia, KPU telah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dalam proses penganggarannya. Gubernur menyatakan bakal membicarakannya kembali dengan DPRD Kaltim. KPU berharap NPHD ini bisa diberikan sebelum tahapan pilgub dimulai.
“Kalau bisa jauh hari sebelum tahapannya dimulai, NPHD sudah diberikan. Sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tahapan pilgub. Jangan sampai nanti tahapannya berhenti karena anggarannya belum turun,” tandasnya.
Sementara itu, Faroek menggaransi akan memberi prioritas pendanaan kepada KPU Kaltim untuk mendukung pelaksanaan tahapan-tahapan pilgub.
“Bagi saya, dana untuk Pilgub Kaltim 2018 itu sangat prioritas. Namun pembahasanya tidak dilakukan di pemprov, tetapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Namun pada prinsipnya saya mendukung usulan anggaran untuk KPU Kaltim,” kata Faroek usai menerima kunjungan KPU Kaltim, Rabu (1/3) lalu.
Lebih lanjut, kata dia, sudah menjadi kewajiban gubernur untuk mendukung dan memenuhi besaran anggaran yang diajukan KPU.
“Oleh karena itu, usulan penganggaran dana untuk tahapan dan pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018 dari KPU, kami tunggu hasilnya. Semoga jumlah yang diusulkan tidak mengalami perubahan,” katanya.
Anggaran untuk pilgub memang mengalami pemangkasan, sebagai akibat dari defisit. Kembali ke Syamsul Hadi, pihaknya telah beberapa kali melakukan pengajuan anggaran ke pemprov.
Dia berharap, angka Rp 367 miliar tersebut final dan tidak lagi dipangkas. Pasalnya, KPU telah mengurangi banyak kegiatan. Salah satunya untuk sewa gudang selama proses pilgub berlangsung. Konsekuensinya, pemprov mesti menyediakan gudang untuk kebutuhan KPU dalam mengawal Pilpres nantinya.
“Sudah menjadi kewajiban pemprov untuk menyediakan gudang di setiap daerah. Karena anggaran KPU untuk itu (sewa gudang, Red.) sudah dihilangkan. Makanya kami minta perkiraan anggaran yang ada saat ini jangan dikurangi lagi,” tambahnya.
Sebelumnya, pertengahan Februari lalu, Komisi I DPRD Kaltim bertandang ke KPU RI di Jakarta. Hasilnya, tak ada bantuan dari pusat. Sehingga, APBD Kaltim yang mendanai. Dasarnya adalah Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. Selain itu juga dari Peraturan KPU (PKPU).
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Josep mengungkapkan, kepastian itu diperoleh dari hasil konsultasi komisi I dengan KPU. “Hasil konsultasi komisi I ke pusat, pembiayaan pilkada (pemilihan kepala daerah) dibiayai APBD daerah. Kalau pilkada provinsi dari APBD provinsi, pilkada kabupaten/kota dari APBD kabupaten/kota,” kata Josep saat itu.
Namun, dalam klausul disebutkan, jika anggaran tidak mencukupi atau tidak ada, pilkada tersebut bisa ditunda. Namun Josep menegaskan, untuk Pilgub Kaltim, pihaknya sudah menyiapkan.
Makanya, Josep mengimbau agar semua pihak tidak membesar-besarkan. Menurutnya, isu anggaran pilgub itu terlalu dikembangkan.
“Memang ada NPHD dari pemprov kepada KPU. Mengingat defisit anggaran, tahun ini (2017, Red.) diberikan Rp 20 miliar. Kan pilgub digelar tahun 2018. Kemudian, kami anggarkan di APBD murni tahun depan. Dari Rp 428 miliar yang diajukan, setelah dibahas bersama, menjadi Rp 367 miliar,” bebernya.
Untuk itulah, imbau Josep, KPU sebagai penyelenggara diharapkan tidak pesimistis. “Jangan terlalu pesimistis. Kami (Komisi I DPRD Kaltim, Red.) sudah konsultasi ke KPU pusat. Kan ada tahapan, ada proses sosialisasi. Jadi anggaran diturunkan secara bertahap,” katanya.
Sementara, sekretaris komisi I, Jahidin menambahkan, pemerintah pusat bisa saja memberikan bantuan untuk dana pilkada. “Tapi nanti, saat pengesahan APBD dipotong. Karena itu bantuan pinjaman. Dikhususkan bagi daerah yang tidak atau kekurangan dana pilkada, yang tidak jadi dilaksanakan,” papar Jahidin. (luk/gun)
