Pelan-pelan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim terus berprogres. Meski tahun ini baru tahap perencanaan, diperkirakan proyek fisiknya dimulai tahun depan.
bontangpost.id – Pemerintah memasukkan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam dokumen itu, pembangunan pusat pemerintahan negeri ini yang baru diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 466,98 triliun.
Nantinya APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari badan usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.
Ada dua hal yang mendasari pemerintah untuk mengembangkan pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pertama, terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa.
Kedua, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, ada lima manfaat dari pemindahan IKN. Pertama, memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI. Kedua, mendorong pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah. Ketiga, mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris.
Keempat, ketersediaan lahan yang luas bisa membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun.
“Yang terakhir adalah mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek,” ucapnya.
Basuki berharap proyek ibu kota baru sudah bisa masuk ke fase konstruksi pada 2021 mendatang.
“Kami masih dalam tahap perencanaan, yang mana kami masih sedang berfokus pada desain dasar ibu kota baru dan penyusunan undang-undang atau payung hukumnya bersama DPR RI. Kami berharap tahun depan bisa beralih ke tahap konstruksi,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa hal tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam forum bisnis.
“Mengingat Pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, bermitra dengan sektor swasta dari negara lain akan menjadi suatu hal yang penting,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ibu kota baru diproyeksikan untuk menjadi sebuah ibu kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi kota pintar atau smart city.
Sebelumnya Basuki menegaskan, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN tahun ini selama pandemi Covid-2019. Menurutnya, tidak ada satu pun kegiatan itu karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada. Sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya.
Dia menjelaskan keberadaan perangkat lunak terkait ibu kota negara yang baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan Covid-19, sehingga belum ada evaluasi lanjutan mengenai kelanjutan pembangunan IKN.
Luhut mengungkapkan, hingga kini proyek ibu kota baru belum mengalami progres yang luar biasa. Ia bahkan menyebut progresnya jalan lambat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebutnya belum melakukan evaluasi lanjutan. (rom2/k16/kpg)
