bontangpost.id – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang kena tegur Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina. Sebabnya, Perkimtan dinilai lamban menindaklanjuti setiap usulan atau aspirasi yang diutarakan dewan.
Baru saja rapat dibuka, Amir Tosina yang memimpin rapat terang-terangan menyampaikan tegurannya ini. Adapun dalam rapat ini, Komisi III memanggil Dinas Perkimtan, Selasa (29/9/2020) siang, guna membahas persoalan pohon tumbang. Yang kerap terjadi di Bontang belakangan ini. Akibat kerapnya hujan disertai angin kencang terjadi.
“Bagaimana ini. Tiap ada aspirasi kok Dinas Perkimtan lambat betul tindaklanjuti,” cecar Amir.
Politikus Gerindra itu mengatakan, aspirasi atau usulan itu hadir dari masyarakat. Ketika dewan turun. Atau ketika reses beberapa waktu lalu. Banyak di antara aspirasi itu, meminta dilakukan perbaikan jalan lingkungan. Dan perbaikan drainase. Yang sudah uzur digilas waktu. Tak kompatibel lagi dengan pertumbuhan permukiman.
Tapi setiap kali diusulkan ke Dinas Perkimtan, selalu patah. Alias tak terealisasi. Kalau pun ada yang jadi, butuh waktu lama. Kata Amir, pihaknya malu dengan masyarakat. Ujungnya, dewan yang kena sorot. Dianggap gagal menyampaikan aspirasi warganya sendiri.
“Kalau ditanya, akhirnya kami tak bisa beri jawaban memuaskan kepada masyarakat. Masalahnya, kami ini jadi kena sorot juga,” tegasnya.
Amir meminta Dinas Perkimtan memperhatikan benar ketika Komisi III memberikan usulan atau aspirasi. Pasalnya hal-hal yang di bidangi OPD itu bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Katakanlah jalan lingkungan, perbaikan atau pembangunan drainase.
“Masa serapan aspirasi Komisi III di Dinas Perkimtan cuma sekitar 30 persen. Itu kan kecil sekali,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkimtan Bontang, Maksi Dwiyanto menjelaskan, pihaknya tak pernah mengabaikan usulan dewan. Namun, ketika usulan masuk, harus ada perencanaannya dulu. Tak bisa ujug-ujug dikerjakan.
Dijelaskan Maksi, mulai penentuan siapa yang diajak bekerjasama, mengurus seluruh printilan pengerjaan, hingga eksekusi di lapangan butuh waktu berbulan-bulan. Aspek ini tidak bisa diabaikan. Ini pengerjaan pemerintah. Dan segalanya harus berjalan diatas regulasi.
“Aturannya ada. Perencanaan itu wajib. Sebabnya kami tidak bisa sembarangan,” pungkasnya. (*)
