Penanganan Covid-19 di Kaltim turut diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Dari hasil pemeriksaan, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan Pemprov Kaltim. Seperti kemampuan tracing (pelacakan) hingga urusan penyaluran bantuan. Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar mengatakan, kesimpulan itu berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Audit itu untuk melihat apakah pemprov sudah patuh kepada peraturan. Di pemeriksaan ini, sambung dia, melihat apakah Pemprov Kaltim sudah melaksanakan penanganan Covid-19 dengan seharusnya. Sedangkan, salah satu indikator penanganan Covid-19 yang baik adalah testing dan tracing. Misalnya bagaimana berapa durasi hasil sampel bisa diketahui dan kapasitas laboratorium dengan jumlah sampel.
Dia mengatakan, pada dasarnya upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Kaltim sudah cukup efektif. Namun, masih ada yang perlu diperbaiki. “Juga, ini ada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat penerima dan waktu penyaluran yang terlambat,” terangnya.
Dadek berpesan, pemerintah provinsi terus berupaya keras melakukan peningkatan dalam penanganan Covid-19. Sebab, masalahnya tak hanya urusan bantuan dan penanganan medis. Tetapi juga seperti pemberian insentif bagi tenaga medis/perawat hingga penanganan pemusalaran pasien Covid-19 yang meninggal. Diharapkan, hal tersebut jug dikelola dan dikomunikasikan dengan baik.
Sementara itu, Wagub Hadi Mulyadi mengatakan, pemerintah daerah terus semangat menjalankan kinerja meski dalam kondisi pandemi Covid-19. “Hasil laporan ini (BPK) Pemprov Kaltim tetap semangat bekerja dengan teliti dan profesional, juga pemerintah kabupaten dan kota. Apalagi dalam kondisi pandemi, harus tetap semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hadi.
Pihaknya pun bekerja keras, karena hasil dari laporan ini tentu akan memengaruhi penilaian opini pengelolaan keuangan daerah. “Saran BPK dalam penanganan Covid tentu pemerintah daerah akan ikuti. Misalnya, laboratorium yang masih kurang. Hal ini dianggap kurang karena terjadi lonjakan. Kalau tidak, tentu aman saja. Jadi tidak masalah,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.
Hingga saat ini, atau sejak kasus pertama ditemukan Maret lalu, kasus Covid-19 di Kaltim belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Jumat (18/12), terdapat penambangan 280 kasus terkonfirmasi Covid-19. Sehingga, total kasus mencapai 23.656 kasus. Namun, kasus aktif masih ada 3.072 orang.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kaltim Andi M Ishak mengatakan, meningkatnya kasus terkonfirmasi di Kaltim, menandakan masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan.
“Terus meningkatnya kasus positif ini menandakan penularan masih terus terjadi. Dikarenakan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan,” kata Andi.
Dia pun meminta agar masyarakat kembali disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan penerapan 3M, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak aman, dan membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Dia mengingatkan, lengahnya masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat berdampak fatal, yaitu semakin banyak yang tertular.
“Masyarakat harus sadar kelalaian ini berdampak fatal. Jangan menunggu kasus harian semakin tidak terkendali. Untuk itu, tetap disiplin protokol kesehatan,” pungkasnya. (nyc/riz/k8)
