bontangpost.id – Pemerintah telah mengumumkan adanya vaksin Gotong Royong lewat perubahan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 10/2021. Pasca pengumuman tersebut, ada beberapa pihak yang mengumumkan bisa melakukan vaksinasi melalui jalur gotong royong. Bahkan ada yang rumah sakit yang sudah membuka harga.
Melihat hal itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan tentang Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyayangkan langkah rumah sakit tersebut. Menurutnya tujuan vaksinasi Gotong Royong bukan komersialisasi. Lagi pula pemerintah lewat Kemenkes belum menerapkan besaran yang harus dibayarkan dan vaksin apa yang digunakan. ”Waduh seharusnya tidak seperti ini tujuan dari vaksinasi gotong royong,” katanya melalui pesan WhatsApp (3/3).
Nadia kembali menegaskan bahwa beban biaya akan ditanggung perusahaan. Bukan lagi ditanggung oleh penerima vaksin. Penerima vaksin dipastikan gratis.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa vaksin yang diberikan kepada penerima vaksinasi gotong royong berbeda dengan yang selama ini digunakan oleh program vaksinasi pemerintah. Pada kesempatan sebelumnya, Nadia menyatakan bahwa vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Covid-19 dari Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Pemerintah menggunakan empat produsen vaksin ini untuk mencukupi program vaksin gratis.
Namun, Jawa Pos sempat mendapatkan via pesan WhatsApp link pendaftaran di salah satu rumah sakit di Surabaya bahwa pihaknya menyediakan tiga vaksin yang digunakan oleh pemerintah. Vaksin yang dimaksud antara lain Pfizer, AstraZeneca, dan Novavax. Selain itu ada Moderna serta Sinopharm.
Masih pada tautan yang sama ada harga yang tertera. Untuk Vaksin Moderna dipatok harga Rp 500.000 hingga Rp 550.00, Pfizer Rp 340.000- Rp 375.000, AstraZeneca Rp 115.000-Rp 130.000, Novavax Rp 145.000-Rp 170.000, dan Sinopharm Rp 2,1 juta hingga Rp 2,2 juta. Pada Permenkes 10/2021 memang belum diatur biaya masing-masing vaksin. Namun Nadia menyatakan bahwa besaran tariff akan diatur dalam aturan lainnya.
Nadia juga tidak membenarkan langkah booking vaksin gotong royong. Sebab belum ada aturan lebih lanjut. Termasuk jenis vaksin dan kapan diselenggarakan vaksinasi gotong royong.
Dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong tidak boleh dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Harus dilakukan di fasilitas kesehatan milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi. ”Dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” kata Nadia.
Juru bicara Bio Farma untuk vaksinasi Bambang Heryanto menyatakan saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna. Dua perusahaan farmasi ini tidak digunakan dalam vaksinasi program pemerintah. Pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN dan PT Bio Farma.
Selain itu PT Bio Farma juga bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian vaksin Covid-19 Gotong Royong ke faskes milik swasta dan BUMN yang bekerjasama. Untuk mempercepat pendistribusian vaksin, Bambang mengatakan pendistribusian vaksin gotong royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum atau badan usaha. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi tidak akan mengganggu vaksin program pemerintah.
Sementara itu Menkes Budi Gunadi Sadikin kemarin meninjau pelaksanaan vaksinasi di gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin (3/3). Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses vaksinasi secara menyeluruh. Dia menuturkan saat ini negara di penjuru dunia rebutan stok vaksin Covid-19.
’’Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Termasuk beberapa negara maju baru mulai beberapa di Asia,’’ jelasnya. Dia mengatakan bersyukur bahwa Indonesia bisa mendapatkan vaksin Covid-19 di tengah perebutan negara-negara tersebut.
Budi menuturkan persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 cukup berat. Beberapa negara maju di Asia bahkan baru beberapa hari ini mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19. Sementara menurut di Indonesia termasuk cepat dalam menjalankan program vaksinasi dan beruntung karena mendapatkan jatah vaksin cukup banyak.
Dia menjelaskan total populasi manusia di dunia adalah 7,8 miliar. Sebanyak 70 persen atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh vaksin supaya menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan jumlah jiwa mencapai 5,5 miliar, maka dosis vaksin yang dibutuhkan sekitar 11 miliar.
Budi menuturkan kalaupun saat ini masih banyak masyarakat Indonesia belum divaksin, dia meminta untuk bersabar. Dia sampaikan pada Juli anti sebagian masyarakat sudah bisa divaksin. Dia menegaskan vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah memang bertahap. ’’Sampai Juni nanti mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin,’’ jelasnya.
Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan MUI melaksanakan vaksinasi perdana untuk jajaran dewan pimpinan harian dan pengurus. Kegiatan vaksinasi itu diikuti 500 peserta yang terbagi ke dalam beberapa gelombang. (lyn/wan)
