bontangpost.id – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bontang diwacanakan turut menyasar Kelurahan Berbas Pantai, khususnya di kawasan Pantai Harapan alias Prakla. Diketahui, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi wilayah kumuh. Namun begitu, salah satu kendala yang saat ini dihadapi Pemkot adalah belum pastinya anggaran untuk perencanaan Detail Engineering Design (DED).
Anggota Komisi III DPRD Bontang Yassier Arafat, berkomitmen untuk mengawal anggaran perencanaan DED pada 2022 mendatang. Diketahui pada 2018 lalu, DED program tersebut sudah sempat diusulkan. Namun realisasi penganggarannya hanya Rp 70 juta dari usulan awal sebanyak Rp 1 miliar.
“Sangat kecil. Sehingga tidak bisa terealisasi” ujarnya.
Kendati demikian, saat ini perencanaan tersebut telah diusulkan di 2022 mendatang dan telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk nilainya, masih diusulkan sama dengan sebelumnya, yakni Rp 1 miliar. Dia belum bisa memastikan, apakah nilai tersebut bakal direalisasikan atau tidak pada tahun depan.
“Saya selaku warga Berbas Pantai akan mencoba menyampaikan ke pemerintah khususnya lewat Banggar untuk dikawal. Agar tidak ada pemotongan,” ucap politisi Golkar itu.
Selain merampungkan DED, lanjut Yassier, menjalin kolaborasi dengan Pemprov Kaltim, perusahaan sekitar, dan Pemkot Bontang menjadi atensi pemerintah pusat terhadap program ini agar bisa berjalan cepat. Mengingat jika hanya mengandalkan pemerintah pusat, maka prosesnya bisa memakan waktu lama.
“Berkaca dari program Kotaku di Selambai waktu itu, juga ada beberapa tahapannya. Dan tahapannya cukup panjang. Harapannya, semoga saja anggaran yang diberikan nanti bisa banyak,” harapnya. (*)
