2 Jutaan Penduduk Bakal Pindah ke Kaltim, Pemerintah Diminta Tingkatkan SDM Lokal

bontangpost.id – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara memang dinantikan masyarakat lokal. Namun, upaya pemerintah pusat dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) diharapkan segera dilaksanakan lebih dahulu, sehingga ketika IKN telah direalisasikan, masyarakat lokal tidak terpinggirkan.

Ketua KNPI PPU Sulthan mengatakan, pemuda tentunya sangat mendukung proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Bumi Etam. Namun, ada beberapa hal yang perlu direspons dan dieksekusi pemerintah pusat serta pemerintah daerah sesegera mungkin.

“Karena akan ada sekitar 1,5-2 juta penduduk yang bermigrasi ke Kaltim. Dan masyarakat lokal perlu diperhatikan, agar ada penyetaraan kualitas dalam hal pengembangan SDM,” katanya.

Dengan migrasi masyarakat dari luar daerah, kata Sulthan, berpotensi menjadikan masyarakat lokal terpinggirkan. Pasalnya, tertinggal dalam hal keterampilan dan kualitas lainnya.

“Saya kira ini jadi pekerjaan rumah pemerintah pusat, jangan sampai proses peningkatan SDM penduduk lokal dimulai setelah pemindahan IKN terjadi. Saya kira sudah harus dilakukan sejak saat ini upaya peningkatan SDM lokal itu,” sambungnya.

Dikatakan, sejauh ini tidak tampak upaya pemerintah dalam hal peningkatan kualitas SDM penduduk lokal. Yang terlihat hanya liris pemerintah bahwa IKN akan segera dipindahkan serta masyarakat lokal akan diberdayakan.

“Tapi sejauh ini belum terlihat upaya pemerintah untuk melakukan pengembangan SDM lokal agar setara dengan orang-orang di wilayah Jawa,” sesalnya.

Ditegaskan, ketika pemerintah tetap pasif dan tak ada upaya peningkatan kualitas SDM sesegera mungkin, maka dapat dipastikan masyarakat lokal akan tertinggal. “Karena saat ini memang harus diakui orang lokal sangat tertinggal dari segala aspek. Baik informasi, penguasaan teknologi, bahkan mungkin keilmuan. Kita bisa lihat pembangunan kita sangat tertinggal dibanding Jawa,” jelasnya.

Selain itu, Sulthan berharap dalam penentuan badan otorita IKN, ada unsur tokoh lokal yang dilibatkan. Sebab, kehadiran perwakilan masyarakat lokal diyakini bakal mampu mereduksi konflik sosial.

“Kemudian akan ada tempat masyarakat lokal menyambung lidahnya yang mungkin bisa terbangun karena sama rasa. Sama-sama memahaminya aspek sosial, psikologis, maupun geografis,” pungkasnya. (asp/dwi/k16)