bontangpost.id – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta Pemkot menghentikan lelang perencanaan Detail Engineering Design (DED) jalan lingkar yang menghubungkan Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah.
Dia menjelaskan, perencanaan DED jalan lingkar senilai Rp 862 juta itu masuk lelang tanpa ada komunikasi lebih dulu dengan dewan. Mestinya ada komunikasi yang dibangun antara eksekutif-legislatif. Pasalnya, ketika pemenang lelang ditentukan, tentu ia berkewajiban menyusun perencanaan jalan lingkar. Dan pemkot kemudian mesti merealisasikan isi perencanaan tersebut.
“Tapi (dewan) tidak tahu, ini proyek multiyears kah atau single year. Kalau perencanaan sudah ada, fisik harus dikerjakan. Masalahnya, duitnya dari mana,” kata Bakhtiar ketika ditemui bontangpost.id usai rapat di Sekretariat DPRD Bontang, Kamis (2/9/2021) siang.
Bakhtiar mengaku tidak menentang rencana pemkot membuat jalan lingkar. Namun ia menyoroti soal kejelasan rencana itu. Mulai dari bentuk proyek, kebutuhan anggaran, sumber anggarandan lain sebagainya. Bila perencanaan saja butuh Rp 862 juta, maka pengerjaan fisik jalan lingkar ini diperkirakan menelan biaya di atas Rp 100 miliar.
Persoalannya, kata Bakhtiar, pemkot tidak bisa menggunakan anggaran sekadar untuk pengerjaan jalan lingkar. Pemkot punya kewajiban memenuhi hak mendasar warganya. Seperti kesehatan dan pendidikan. Belum lagi kewajiban Basri-Najirah buat merealisasikan visi-misinya.
“Nah terus uangnya dari mana. Saya setuju jalan lingkar dibangun. Tapi saya bicara, jangan sampai itu hanya direncanakan,” ujarnya.
Ini berkaca pada kejadian di masa lampau. Sudah dua kali Bontang membuat kemudian merevisi rencana jalan lingkar. Zaman Adi Darma perencanaan dibuat. Zaman Neni Moerniaeni perencanaan itu diperbarui. Namun semua berakhir sia-sia. Sebab hingga masa jabatan kedua pemimpin tersebut berakhir, jalan lingkar sulit diwujudkan. Sebab terganjal sumber dana.
“Masa kita bergelut di situ terus perencanaan, mestinya kita belajar dari pengalaman yang lalu itu,” kata pria yang akrab disapa BW ini.
Lebih jauh dia mengatakan, melihat kondisi yang ada, mestinya pemkot tak memaksa perencanaan itu masuk lelang. Perjelas, dan bahas semuanya lebih dulu dengan dewan. Selain untuk memperjelas sumber dana, juga tak membuang uang rakyat, sekadar untuk perencanaan.
“Kalau sudah masuk, di-hold dulu lah. Bicarakan dengan dewan. Jangan sampai lebih besar pasak dari tiang,” tandasnya. (*)
