Hasil Reses DPRD Kaltim
SAMARINDA – Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepemudaan di Bontang menjadi perhatian DPRD Kaltim. Pasalnya, dari hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Kaltim pada Februari lalu, ada kelompok pemuda yang mengadukan tentang terkendalanya dana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Hal ini disampaikan Rusianto, salah seorang anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan (Dapil) 5 Bontang, Kutim, dan Berau.
Kata Rusianto, pemuda-pemuda Bontang memiliki niat positif dalam mengadakan kegiatan kepemudaan. Hal ini menurutnya perlu diberi dukungan dari pemerintah. Namun yang namanya kegiatan, pasti membutuhkan dana. Sayangnya, menurut pengakuan kelompok pemuda Bontang, kebutuhan dana ini kurang direspon oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
“Makanya mereka mengadu ke kami supaya bisa dibantu,” kata Rusianto kepada Metro Samarinda (Bontang Post/Kaltim Post Group) beberapa waktu lalu.
Salah satu bentuk kegiatan yang hendak dilakukan yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba membuat kelompok-kelompok pemuda di Bontang ingin ikut melakukan sosialisasi pada masyarakat. Menurutnya hal ini menarik, mengingat narkoba menjadi salah satu ancaman yang membahayakan generasi penerus bangsa.
“Terutama yang menarik itu masalah narkoba. Para pemuda di sana (Bontang, Red.) ingin bikin sosialisasi narkoba kepada masyarakat, tapi terkendala masalah dana,” paparnya.
Masalah narkoba sendiri menurut Rusianto bukan hanya terjadi di daerah, melainkan telah menjadi persoalan negara sehingga ada imbauan secara nasional agar dapat serius diperangi. Bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga dari masyarakat dan semua stakeholder terkait.
Selain masalah kepemudaan, Rusianto yang membacakan laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim dapil 5 Bontang, Kutim, dan Berau dalam paripurna DPRD Kaltim juga mendapat aspirasi terkait Pulau Beras Basah. Yaitu keinginan masyarakat yang berseberangan dengan keinginan perusahaan.
“Masyarakat ingin Beras basah dijadikan daerah wisata. Karena sekarang ini kan pariwisata sedang digalakkan pemerintah. Sementara dari perusahaan menyebut pulau itu tidak bisa untuk daerah pariwisata. Alasannya untuk jalur kapal,” ungkap Rusianto.
Menanggapi pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut, Rusianto menyebut saat ini DPRD menghimpun terlebih dulu setiap masalah yang ditemukan dari reses. Setelah itu, barulah ditentukan skala prioritas apa-apa saja yang perlu diperjuangkan untuk Bontang. Pasalnya, kondisi keuangan Kaltim yang tengah defisit turut memengaruhi bantuan keuangan untuk daerah. (luk)
