bontangpost.id – Wali Kota Bontang Basri Rase berkomitmen untuk memperjuangkan proporsi dana bagi hasil dari sektor minyak dan gas. Dia pun berencana membentuk Asosiasi Daerah Pengolah Migas.
Basri menyebut anggaran DBH sebagai kota pengolah migas tak ada. Cuan berlebih hanya diperoleh bagi daerah penghasil migas.
Dari kilang-kilang di daerah pengolah, negara juga menerima pendapatan tinggi hingga ratusan triliunan. Namun, bagi hasil yang diterima tak sebanding.
Selain itu, Bontang dan 10 kabupaten sangat berpotensi mengalami bencana industri. Aktivitas industri di daerah pengolah migas sangat tinggi, berbanding lurus dengan ancaman bencana industri.
“Seperti insiden di Kilang Balongan itu, kita tidak ingin hal buruk terjadi. Tapi seharusnya konsekuensi seperti itu harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” kata Basri usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Dasawarsa Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan di Bandung, (9-10/12/2021).
Basri menambahkan, di daerah pengolah juga berdiri industri raksasa. Asap hasil pembakaran juga menjadi bom waktu bagi masyarakat setempat. Polusi udara yang hari-hari mencemari daerah, sudah sewajarnya diganti dengan insentif yang lebih.
“Walaupun tak bisa mengganti polusi yang mencemari lingkungan, tapi setidaknya dengan tambahan insentif kita bisa alokasikan untuk meningkatkan dana kesehatan ke masyarakat,” katanya.
Basri mengatakan, rencananya gagasan ini akan ditawarkan ke 10 kabupaten dan kota lain yang senasib dengan Bontang.
Di tahun depan, rencananya akan digelar rapat kerja nasional untuk pertama kali. “Melalui lembaga ini nanti kita akan road show politik ke berbagai kementerian, termasuk Komisi 7 di DPR RI,” tutup Basri. (*)
