bontangpost.id – RSUD Taman Husada Bontang berencana melakukan pengadaan 8 unit mobil dinas tahun ini. Rencana tersebut mendapat penolakan keras dari anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang.
Politikus Nasdem itu menjelaskan, bila RSUD kekeh melakukan pengadaan mobil, ini hanya menunjukkan betapa tak konsistennya pemerintah. Awal memimpin, Wali Kota Basri Rase berjanji akan memperbaiki penggunaan dana APBD dengan melakukan penghematan.
“Tagih komitmen wali kota. Katanya komitmen mau perbaiki APBD, hal-hal kecil begitu tidak perlu lah,” kata Bakhtiar kepada bontangpost.id, Senin (10/1/2022) sore.
Pria yang akrab disapa BW itu bilang, bila melakukan kalkulasi, mestinya menyewa mobil jauh lebih murah ketimbang pengadaan baru. Inilah semangat perbaikan APBD yang didengungkan wali kota. Seperti halnya semangat melakukan “bersih-bersih” honorer.
Sebabnya, lanjut BW, bila RSUD mendapat restu membeli mobil dinas baru, maka OPD lain mestinya mendapat izin yang sama. Menurutnya, pemerintah tidak boleh tebang pilih. Harus adil. Mengizinkan satu perangkat daerah namun melarang yang lain berpotensi meninggalkan preseden buruk.
“Kalau semua nagih, harus adil dong. Jangan lah kayak begitu, lex spesialis,” tegasnya.
Sebelumnya, Plt Direktur RSUD Taman Husada dr Suhardi bilang, anggaran pembelian mobil yang ditaksir mencapai Rp 300 juta per unitnya ini berasal dari BLUD bukan APBD.
Menanggapi itu, Bakhtiar bilang RSUD tetap tak semestinya melakukan pengadaan mobil. Pasalnya, RSUD tidak beroperasi dari pendapatan murni. Tapi juga disokong APBD. Sebagaimana amanat UU bila 10 persen dari APBD dialokasikan untuk kesehatan, ditambah suntikan di luar itu.
“Konsisten dong. Kalau itu alasannya, kita juga bisa bersikeras, kalau mau lepas, sekalian lepas. Tapi tidak bisa begitu karena dari rumah sakit ini yang kita lihat adalah pelayanan,” tegasnya. (*)
