bontangpost.id – Dinas Perhubungan (Dishub) mematok target pendapatan asli daerah dari pungutan retribusi uji kir, tahun ini. Sekretaris Dishub Ikhwan Agus mengatakan nominal yang direncanakan masuk kas daerah senilai Rp 300 juta.
“Angka ini bersumber dari database kendaraan wajib uji di Bontang,” kata Ikhwan.
Ia pun optimistis target itu dapat terlampaui. Meski demikian proses uji kir dan penarikan retribusi belum bisa dilakukan saat ini. Mengingat perwali sebagai acuan regulasi penarikan pungutan retribusi masih dalam penyusunan. Ia pun belum bisa membocorkan draf terkait besaran tarif retribusi uji kir.
“Kami terus pantau Bagian Hukum Setkot Bontang untuk menyelesaikan perwalinya dalam waktu dekat. Karena ini kerja tim. Harapannya bisa secepat mungkin rampung,” ucapnya.
Jika dikalkulasi maka tiap bulan target pendapatan mencapai Rp 30 juta. Dengan catatan pada Februari sudah bisa melakukan proses uji kir. Nantinya pengujian akan berlokasi sementara di area Pelabuhan Loktuan. Sembari menunggu pembangunan gedung definitif rampung akhir tahun.
“Kalau gedung baru sudah ada maka proses pengujian pindah ke Bontang Lestari,” tutur dia.
Dishub Bontang sudah mendapatkan akreditasi sehubungan rencana pelayanan itu dengan hasil B. Hasil itu bahkan lebih tinggi dari target yang dipatok yakni C. Menurutnya ada tiga aspek yang dinilai mencakup kelengkapan alat, sumber daya manusia (SDM) penguji, dan ketersediaan sarana-prasarana. “Hasil ini lebih tinggi dibandingkan Samarinda dan Kutim,” terangnya.
Kelengkapan alat saat ini sudah mampu melakukan pengujian 100 persen komponen. Sebelumnya hanya 20 persen. Menurutnya, ini berkat pengadaan alat yang dikucurkan pada APBD tahun lalu. Nominalnya sebesar Rp 3,1 miliar. Pengujian bisa menyasar emisi, pencahayaan, kekedapan kaca, serta kondisi ban kocak atau tidak.
“Alat juga sudah dikalibrasi. Juga sudah mendapat sertifikasi dari hasil tera,” urainya.
Terkait SDM penguji bahkan mendapat nilai tinggi. Sertifikasi empat penguji masuk tingkat empat. Komitmen Dishub memang tinggi, sebelumnya penguji itu dikirim ke Bali untuk mendapatkan pelatihan. Dengan hasil ini, Bontang nantinya dapat melakukan pengujian hingga kendaraan bermuatan berat beroda enam. Termasuk kendaraan dari luar Bontang.
Ke depan pembayaran dapat dilakukan secara non tunai. Dishub melakukan kerja sama dengan BPD Kaltimtara dan Bank Indonesia. Komitmen inilah yang membuat nilai akreditasi meningkat. Seiring langkah meminimalisasi pembayaran secara tatap muka.
“Ini juga program BI mendukung digitalisasi pemerintah daerah terkait perbankan,” pungkasnya. (*/ak)
