Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMKN se-Kota Bontang mengusulkan agar permasalahan di internal SMKN 1 Bontang segera dimediasi. Pasalnya, adanya mosi tidak percaya yang digagas para guru di SMKN 1 Bontang bukan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Apalagi, mereka meminta agar kepala sekolah (kepsek)nya diganti.
Ketua MKKS SMKN se-Kota Bontang, Achmad Badrus mengatakan, mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala SMKN 1 Bontang, Kasman Purba bukan hal yang dibenarkan. “Apalagi permintaan pergantian kepsek itu kalau diganti satu bulan bisa sampai 5 kali,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (28/3) kemarin.
Menurutnya, kepala sekolah bukan pengambil keputusan. Setiap kebijakan tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Sehingga permintaan penggantian kepsek pun bukan solusi. Memang dalam setiap kepemimpinan ada yang tidak sepaham, itu dianggap wajar. Namun demikian, setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama. “Dibicarakan baik-baik, duduk persoalannya seperti apa lalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” ujarnya.
Namun demikian, dirinya menyatakan jika hari ini, Rabu (29/3) telah diagendakan mediasi yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Bontang. Meskipun, pengelolaan SMA/sederajat sudah dialihkan ke provinsi, tetapi ketika ada permasalahan tetap harus diselesaikan cepat. “Tidak masalah dari Komisi I DPRD Bontang yang penting bisa menyelesaikan, karena semua untuk kebaikan siswa yang notabenenya anak Bontang,” ungkap Badrus.
Badrus hanya mengharapkan, ada solusi terbaik dari persoalan yang membelit internal SMKN 1 Bontang. Minimal, ada win-win solution untuk kebaikan bersama. Jadi sebagai guru, bekerjalah sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)nya. Jangan melihat kinerja kepala sekolah. “Kembali ke diri masing-masing, sebaiknya intropeksi diri masing-masing, sudah benarkah tugas diri sendiri sebagai guru atau kepsek?” tutupnya.
Sementara polemik yang terjadi di internal SMKN 1 Bontang juga mendapat tanggapan Ketua PGRI Bontang, Dasuki. Ia berharap agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak menganggu proses belajar mengajar di tingkat pendidikan menengah (Dikmen).
Apalagi pasca beralihnya kewenangan pengelolaan Dikmen ke provinsi berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dasuki mengharapkan agar kondisi pendidikan di Bontang tetap kondusif serta mengedepankan pelayanan kepada para siswa.
“Mengingat dalam waktu dekat SMA/sederajat ini akan menggelar Ujian Nasional yang merupakan kegiatan besar di tingkat Dikmen,” jelas Dasuki saat dihubungi, Selasa (28/3) kemarin.
Ketika ada konflik internal di sekolah-sekolah, Dasuki mengharapkan pihak sekolah membicarakannya dengan kepala dingin. Dasuki mengimbau agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, minimal menurunkan pengawas sekolahnya. “Intinya, semua pihak harus mengedepankan kepentingan siswa agar proses belajar mengajar tidak terganggu,” harapnya. (mga)
