bontangpost.id – Dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim tahun ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan Indonesia yang kemarin (20/5), merayakan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114. Perlu sosok tokoh lokal dari wilayah Indonesia Timur yang diharapkan mampu mengawal pemindahan IKN. Sejauh ini, sudah ada dua tokoh lokal yang berkecimpung dalam pemindahan IKN.
Yakni, Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Masjaya sebagai anggota tim ahli transisi pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Lalu Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai anggota tim penasihat tim transisi. Menurut Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal, kehadiran tokoh lokal bisa menjadi jembatan agar hak-hak masyarakat lokal tidak terpinggirkan. Lanjut dia, sosok Isran Noor sangat tepat untuk mengawal megaproyek ini.
“Beliau adalah gubernur yang selama ini membantu memuluskan rencana pemindahan IKN ini. Dan beliau juga adalah tokoh nasional yang memiliki jaringan, pengalaman, dan tahu seluk-beluk Kaltim. Maka, saya baik sebagai rektor dan pribadi menganggap Pak Isran Noor layak menjadi salah satu calon wakil presiden,” katanya usai kegiatan Halal Bihalal dan Peringatan Harkitnas di halaman Kampus Uniba, Jumat (20/5).
Pria yang juga menjabat sebagai sekjen Forum Rektor Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ini akan terus mendorong, agar ada sosok mewakili Kaltim bisa duduk dalam posisi penting di pemerintah pusat. Selain Isran Noor, menurutnya ada pula tokoh-tokoh lainnya dari Indonesia Timur, yang juga dapat dipilih menjadi calon wakil presiden.
Yakni Menteri Pertanian saat ini Syahrul Yasin Limpo dan mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman belum lama ini terpilih menjadi ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) menggantikan Jusuf Kalla.
“Tapi dalam kaitannya dengan IKN, saya menganggap Isran Noor yang sangat pantas menjadi calon wakil presiden (calon wakil presiden). Karena IKN ini harus dikawal secara baik,” terang Isradi.
Selain itu, alasannya mendorong adanya wakil presiden dari Kalimantan, khusus dari Kaltim, karena selama ini tidak ada perwakilan dari tokoh lokal yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Terakhir kali adanya perwakilan Kalimantan yang menduduki jabatan wakil presiden adalah pada periode 2001–2004. Kalau itu, Hamzah Haz yang berasal dari Kalimantan Barat dipilih menjadi wakil presiden untuk mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.
Setelah itu, saat pemilihan umum dilakukan secara langsung, tak ada lagi perwakilan Kalimantan yang terpilih menduduki kursi wakil presiden. “Alasan saya, mendorong Isran Noor untuk menjadi calon wakil presiden adalah untuk keadilan. Karena selama ini, presiden dan wakil presiden kebanyakan berasal dari Jawa. Sekarang saatnya, salah satunya berasal dari Kaltim. Karena ada Ibu Kota Baru di Kaltim, sudah seharusnya wakil presidennya berasal dari Kaltim. Dan urutan pertama yang saya usulkan adalah Pak Isran Noor,” ungkapnya.
Diketahui, Prof Masjaya dan Isran Noor yang masuk dalam anggota Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN dibebani tugas berat oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurut Pratikno, Prof Masjaya dan Isran Noor serta anggota tim lainnya harus bekerja keras untuk membangun sistem baru.
“IKN bukan semata-mata sebuah ibu kota tetapi ini adalah sebuah kota metropolitan baru, sekaligus menjadi ibu kota ekonomi, ibu kota ilmu pengetahuan dan teknologi, ibu kota keuangan kawasan bukan hanya Indonesia,” kata Mensesneg.
Pratikno menegaskan bahwa momentum pembangunan dan pemindahan IKN harus berhasil karena belum tentu akan terulang dalam beberapa abad ke depan. “Jadi, mohon bantuan bapak, ibu, semuanya untuk mendukung kerja-kerjanya Pak Bambang (ketua Badan Otorita IKN) dan Pak Dhony (wakil ketua Badan Otorita IKN), dari segala sektor yang menjadi tanggung jawab bapak, ibu sekalian,” ujar Pratikno saat memberikan arahan kepada Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN di Jakarta beberapa hari lalu.
Publik Cermati Isu Lingkungan-Anggaran IKN
Sementara itu kemarin, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) merilis survei terkait pemindahan IKN ke Kaltim. Secara prinsip, publik merasa tidak masalah dengan rencana tersebut. Namun, mereka mempersoalkan berbagai isu yang muncul dalam proses pemindahan IKN. Dalam survei yang digelar pada 1–14 Mei itu, 564 responden mencermati sejumlah masalah pemindahan IKN. Peneliti APSSI Novri Susan menyebut, 82,3 persen publik menyoroti besaran anggaran pemindahan IKN dan 69 persen khawatir dengan kerusakan lingkungan.
Lalu, 62,4 persen publik mempermasalahkan tergusurnya masyarakat lokal hingga 30 persen publik menyoroti potensi reaksi masyarakat lokal terhadap pemindahan IKN. ”Ada beberapa hal negatif terkait pemindahan IKN,’’ ujar Novri dalam paparan secara virtual kemarin (20/5). Dalam survei itu, tim APSSI menyodorkan pandangan apakah pemindahan IKN sebaiknya ditunda karena Indonesia belum siap. Sebanyak 48,2 persen setuju dengan pendapat itu. Sedangkan 38,8 persen tidak setuju, 12,8 persen tidak berpendapat, dan 3,2 persen tidak tahu.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca menilai proyek IKN sangat penting. Namun, dibutuhkan pengawasan terhadap proyek raksasa tersebut. ’’Agar terhindar dari problem serius,’’ ujarnya. Salah satunya adalah korupsi. Potensi penyimpangan proyek itu dinilai besar. (lum/tau/c6/bay/jpg/riz/k16)
