Ada Suap di Tambang Ilegal 

SAMARINDA – Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak terlepas dari “perselingkuhan” antara pemberi dan penerima izin. Pasalnya, tak sedikit dari pemerintah menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Sementara pengusaha mendapatkan izin dengan menyetor sejumlah uang pada oknum pemerintah. Sehingga keluar izin pertambangan yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar area tambang.

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Abraham Samad, dalam lawatannya di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rabu (11/4) kemarin. Menurut dia, pemberian izin seperti ini telah terbukti menjerat banyak pihak.

“Ada permainan mata antara birokrat atau kepala daerah dan pengusaha-pengusaha. Sehingga ada kepala daerah yang ditangkap KPK. Ada juga kepala daerah di Kaltim yang ditangkap karena kasus begitu (suap izin pertambangan, Red.),” katanya.

Kala menjabat sebagai ketua KPK, Samad pernah memanggil sejumlah pengusaha tambang di Kaltim. Saat itu dia mempertanyakan kontribusi pengusaha meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu dibuat terheran, karena ternyata masih banyak pengusaha tambang yang tidak membayar pajak. Akibatnya negara pernah dirugikan Rp 28,5 triliun. Dana itu tentu saja sangat fantastis sehingga mendorong KPK menggali sebabnya.

Namun pada kesempatan itu, banyak pengusaha menyanggupi akan menunaikan tanggung jawab pada negara melalui pajak. Akan tetapi karena biaya yang dikeluarkan saat pengurusan izin usaha lebih tinggi ketimbang pajak, maka pengusaha dengan berat hati membayar pajak.

“Pengusaha harus mengeluarkan dana besar untuk mengurus izin. Kalau dana itu tidak disetorkan pada pemerintah, maka izin pertambangan tidak akan keluar,” ungkapnya.

Akibat tingginya dana yang dikeluarkan pengusaha dalam mengurus dan memperpanjang izin pertambangan, negara dirugikan dari segi pajak dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.

Karena itu, banyak kepala daerah yang terjerat dalam kasus tersebut. Sebabnya mereka memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari pengurusan izin tambang.

“Pemberian IUP paling banyak praktik-praktik suap. Menurut saya itu yang perlu diperbaiki. Kalau tidak, maka kerusakan lingkungan akan semakin meluas. Karena izin yang dikeluarkan itu dipermudah,” terang Abraham.

Selain itu akibat mudahnya pemberian izin oleh pemerintah, membuat penambang jadi enggan menyetor pajak dan jaminan reklamasi. Ini menyebabkan pengusaha mengabaikan begitu saja lahan yang telah ditambang. Harusnya sebelumnya menambang, pengusaha menyetorkan dana jaminan reklamasi untuk memperbaiki lahan yang telah dieksploitasi.

Atas dasar itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu berpendapat, pemerintah, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus bekerja sama meningkatkan pengawasan terhadap pemberian izin tambang.

Bila langkah pengawasan mampu ditingkatkan, pemanfaatan pajak untuk pembangunan daerah dapat segera terlaksana. Kata dia, harusnya dengan merebaknya pertambangan di Kaltim, pembangunan daerah telah merata. Jalan tol cepat terselesaikan, infrastruktur pelayanan dasar dapat segera dibangun, dan program kesejahteraan di berbagai aspek dapat dirasakan masyarakat. (*/um)