bontangpost.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengusulkan agar Upah Minimum Kota (UMK) Bontang berpedoman pada Kondisi Hidup Layak (KHL).
Diketahui, Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 hanya mengalami peningkatan senilai Rp 33.119. Atau setara 1 persen, dari Rp 2.981.378 menjadi Rp 3.014.497.
Dikatakan Agus Haris untuk menentukan UMIK, harus dilakukan pembahasan bersama antara Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja (SP) dan Pemkot Bontang.
“Alangkah baiknya jika yang digunakan bukan upah minimum, tetapi upah maksimal. Harapannya setiap adanya penetapan kenaikan UMK terjadi peningkatan yang signifikan, seiring dengan terjadinya peningkatan biaya hidup pekerja,” ujarnya.
Disebutkan, untuk Kota Bontang memiliki UMK Rp 3.182.706 di tahun 2021. Setidaknya, dengan adanya penetapan UMK tahun 2022 nanti, ia mendorong kenaikan UMK Kota Taman agar bisa lebih besar dari sebelumnya.
“Saya sangat mendorong peningkatan UMK, kalau bisa tahun depan Rp 4 juta. Tentu saya nilai itu sudah sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini,” terangnya.
Menurutnya, jika bicara biaya hidup tidak hanya terfokus pada biaya kebutuhan sehari-hari. Tetapi juga kebutuhan mendasar setiap keluarga.
Ia pun mendorong pemerintah agar bisa lebih berperan dalam kondisi seperti ini. Kata Agus Haris, pemerintah, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja mesti memiliki hasil survei atau analisa perhitungan biaya hidup saat ini. Sehingga hasil analisa tersebut bisa dijadikan acuan untuk menentukan upah pekerja dengan dasar KHL.
“Jadi bekerja tidak selalu berbicara soal untuk bisa makan sehari-hari, tapi setiap pekerja yang sudah berumah tangga pasti memiliki kebutuhan lain, seperti tabungan, biaya sekolah anak dan lainnya. Peran pemerintah penting disini, karena yang memahami dan update perkembangan ekonomi adalah mereka (pemerintah), baik nasioanal hingga daerah,” paparnya. (*)
