bontangpost.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin intens menginjakkan kakinya ke Kaltim. Dalam enam bulan terakhir, sudah tiga kali presiden ke Benua Etam. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, berperan besar begitu seringnya presiden ke Kaltim.
Dalam kunjungannya kemarin, presiden benar-benar memastikan jika pemindahan IKN tetap dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah dan undang-undang.
“Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” kata Jokowi saat membuka Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang digelar di Samarinda Convention Hall, Samarinda, Rabu (22/6) sore.
Sebelum tiba di Samarinda, beberapa jam sebelumnya, presiden bersama sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional maupun media lokal Kaltim, salah satunya Kaltim Post (induk bontangpost.id), meninjau progres pembangunan beberapa proyek di Sepaku.
Seperti pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi yang memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik. Bendungan itu akan menyuplai kebutuhan air baku Nusantara. Hingga kemarin, progres Bendungan Sepaku-Semoi sudah 56 persen dan ditargetkan selesai awal 2023. Selain Bendungan Sepaku-Semoi, pemerintah juga sedang membangun intake Bendungan Sepaku yang saat ini progres pembangunannya baru mencapai 13 persen. Nantinya, intake Bendungan Sepaku akan memberikan manfaat air baku sebesar 3 ribu liter per detik dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.
Selain bendungan, presiden juga meninjau persemaian di Desa Mentawir. Persemaian Mentawir akan memproduksi bibit sekitar 15 juta batang per tahun untuk ditanam di lahan-lahan kritis IKN. Bibit-bibit yang disiapkan seperti nyatuh, meranti, kapur, belangeran, gaharu, hingga jambu-jambuan. Blusukan presiden selanjutnya di Titik Nol Nusantara. Jokowi memastikan, saat ini proyek pemindahan IKN terus berjalan. Ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik Istana Negara bulan depan.
“Tahun 2024, kita pindah ke IKN Nusantara,” jelasnya.
Presiden menyampaikan, perpindahan ibu kota negara tidak hanya soal fisik sejumlah infrastruktur yang ada di Jakarta. Namun diikuti perubahan pola pikir, birokrasi, dan cara kerja baru yang menggunakan teknologi akan menjadi prioritas pemerintah di IKN. Presiden berharap IKN menjadi magnet bagi talenta-talenta dalam negeri maupun luar negeri.
Pemred Kaltim Post Romdani yang ikut mendampingi presiden selama di IKN mengatakan, setelah melihat langsung progres pembangunan infrastruktur dan persemaian, pemerintah tampak serius membangun Nusantara tanpa melupakan lingkungan. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga akhir Juni 2022, sudah banyak paket kegiatan proyek IKN yang dilelang. Di antaranya gedung kantor presiden, istana negara dan lapangan upacara, serta jalan.
“Insyaallah kalau Juli sudah ada pemenangnya, Agustus kita akan mulai bekerja,” katanya. Basuki melanjutkan, pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,3 triliun untuk pembangunan IKN. Sedangkan total anggaran tahun jamak yang disiapkan hingga 2024 mencapai Rp 43 triliun.
Tepis Kekhawatiran
Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menilai, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Jokowi pada kunjungan ke IKN kemarin. Salah satunya, selama ini kepala negara terkesan sektoral dalam hal pembangunan. Seperti pembangunan di wilayah barat lebih didahulukan daripada wilayah timur. Dan sekarang, setidaknya melalui kebijakan yang dilaksanakan Jokowi, mulai membangun dari Papua, Kalimantan, dan juga Sulawesi, maka anggapan pembangunan hanya fokus di wilayah barat, dapat ditepis pemerintahan saat ini.
“Beliau (Jokowi) juga ingin menyampaikan melalui kunjungannya yang sudah 3 kali dilakukan di Kaltim dalam 6 bulan ini, dan 2 kali diantaranya mengunjungi IKN, bahwa pemerintah serius untuk memindahkan IKN. Karena selama ini, ada kekhawatiran ini (pemindahan) IKN adalah proyek ambisius dari Jokowi semata,” tuturnya. Menurutnya, kunjungan presiden ke IKN perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata selanjutnya. Seperti kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan pembangunan IKN sudah lebih dahulu pindah ke Kaltim. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas melakukan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara, lalu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN.
“Itu semakin meyakinkan orang, bahwa ini adalah proyek yang serius. Bukan sesuatu hal yang mustahil, untuk dilaksanakan,” terang Budiman. Terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim, Slamet Suhariadi berpendapat, kunjungan presiden kemarin h untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan IKN yang sudah diatur dalam UU IKN berjalan sesuai perencanaan. Apalagi di bulan ini, lelang kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN sudah dilaksanakan. Sehingga Jokowi ingin memperlihatkan keseriusannya untuk mengawal pembangunan IKN di tengah mepetnya waktu pembangunan yang hanya menyisakan dua tahun.
Menurut Slamet, keterlibatan kontraktor lokal dalam pembangunan IKN lebih banyak menjadi sub kontraktor dari kegiatan yang dimenangkan kontraktor besar berskala nasional. Termasuk menjadi mitra. Dalam artian bekerjasama menyuplai kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kontraktor pembangunan IKN. Seperti memenuhi kebutuhan alat berat, maupun tenaga kerja. “Sehingga pada saat tender itu, dimenangkan oleh perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Dan nantinya secara personal, masing-masing kontraktor lokal harus menawarkan dirinya. Keahliannya di mana, bisa berpartisipasi pada kegiatan apa. Karena kalau perusahaan lokal ini berkonsorsium, peluang itu terbuka, kalau memang ada peluang pekerjaan yang diharapkan bisa menggunakan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU),”ungkapnya.
Slamet melanjutkan, konsorsium kontraktor lokal dalam pola KPBU ini, membuat pengusaha lokal menjadi seperti investor. Peluang itu, menurut informasi yang dia terima, terbuka pada pembangunan infrastruktur selain kantor pemerintahan dan jalan. Seperti pembanguan rumah sakit hingga pasar, yang menggunakan pola KPBU. “Jadi terbuka untuk itu. Tetapi bagaimana proses pengembalian modalnya maupun profit sharing, kami masih perlu mendalami hal tersebut,” ucap dia.
Pengusaha jasa konstruksi lokal di Kaltim juga berharap pemindahan IKN yang sudah dicanangkan pemerintah ini, bisa segera terealisasi pembangunannya. (riz)
