SAMARINDA – Jalannya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 dipastikan akan mendapatkan pengamanan ekstra ketat dari personil kepolisian. Sebanyak 4.622 personel yang juga terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disiagakan di setiap kabupaten dan kota untuk mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim, Irjen Pol Priyo Widyanto mengatakan, sejak gong pilgub ditabuh Komisi Pemilihan Umum (KPU), jajarannya pun telah siap memberikan pengamanan. Semua kapolres di kabupaten/kota juga telah diinstruksikan untuk mengawal jalannya pilgub.
“Di Samarinda kami akan menurunkan TNI dan Polri sebanyak 300 personel. Di Balikpapan sendiri akan ada 335 personel. Sementara untuk di Kutai Kartanegara (Kukar), kami akan menurunkan 125 personel,” ungkap Irjen Pol Priyo, Jumat (2/3) kemarin.
Selain itu, untuk beberapa wilayah lainnya seperti di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Muhulu), jajarannya telah menyiapkan masing-masing sekira 125 personel. Sedangkan untuk di Kutai Timur (Kutim), nanti akan ada 85 personel.
Adapun untuk di Kota Bontang, pihaknya telah menyiapkan sekitar 125 personel. Begitupun dengan di Kabupaten Berau dan Paser, nantinya akan dijaga oleh masing-masing sekira 125 personel baik dari unsur TNI maupun kepolisian.
“Di Penajam Paser Utara (PPU), TNI dan Polri akan mengamankan dua pemilu, yakni pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Untuk mengawal itu, kami telah menyediakan 200 personel,” jelasnya.
Ia menyebut, keterlibatan personel di dua institusi keamanan tersebut akan memperkuat pengamanan pemilu di Kaltim. “Memang, personel keamanan ini didominasi anggota kepolisian. Karena TNI hanya dua pertiga dari keseluruhan personel kepolisian,” katanya.
Disinggung soal dominasi personel yang dilibatkan di Samarinda dan Balikpapan, Priyo menegaskan, kedua kota tersebut memiliki pemilih dominan di Kaltim. “Selain itu, kota ini banyak kegiatan calon dan penyelenggara yang harus kami amankan,” ujarnya.
Pengamanan juga akan dilakukan di seluruh titik yang digunakan untuk kampanye, sosialisi, pengamanan pasangan calon, hingga penyelenggara juga tidak luput dari pengamanan TNI dan Polri.
“Di provinsi ada KPU, Bawaslu, Panwaslu, semua itu akan kami amankan. Kalau ada kegiatan pasangan calon, kami akan amankan. Tidak terkecuali di kabupaten dan kota lainnya, semua akan mendapatkan porsi pengamanan yang sama,” katanya. (*/um)
