“Kami hanya mengharapkan kesadaran Pak Andi Harun. Kalau kami harus disuruh sampai mengejar ke DPP Gerindra, saya kira Golkar enggak akan mau. Kami hanya butuh sikap berpolitik yang baik dari Pak Andi Harun.” Abdul Kadir, Sekretaris DPD Golkar Kaltim
SAMARINDA – Tarik ulur proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kaltim Andi Harun masih belum menuai titik terang. Sejak resmi menahkodai DPD Partai Gerindra Kaltim awal April lalu, ternyata proses PAW yang bersangkutan belum juga bisa diproses Partai Golkar.
Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Abdul Kadir menyebut, lambatnya proses pengajuan PAW Andi Harun di Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim–, karena pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penetapan yang bersangkutan sebagai Ketua Partai Gerindra Kaltim.
Menurut dia, seyogyanya sebagai aturan kepartaian dan Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Legislatif (Pileg), seorang anggota DPRD tidak diperkenankan berdiri di dua partai politik berbeda sekaligus. Sedangkan saat ini, Andi Harun duduk di Karang Paci sebagai anggota fraksi Partai Golkar. Di satu sisi, dia juga menjabat Ketua Gerindra Kaltim.
“Idealnya yang bersangkutan (Andi Harun, Red.) harus memilih salah satu partai. Dia harus sadar seperti apa hak-haknya ketika sudah berpindah partai. Ya, saya kira ini perlu kesadaran moral dari yang bersangkutan,” kata Kadir ketika dihubungi media ini, Jumat (27/4) kemarin.
Ia menyebut, sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan tembusan SK pengangkatan dan penetapan Andi Harun sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim. Baik dari DPP Gerindra ataupun dari Andi Harun. Kata Kadir, sebagai seorang politikus yang telah malah melintang, Andi Harun sejatinya mengerti etika berpolitik.
“Kami tidak ingin mengejar secara administrasi SK-nya. Kami hanya mengharapkan kesadaran Pak Andi Harun. Kalau kami harus disuruh sampai mengejar SK-nya ke DPP Gerindra, saya kira Golkar enggak akan mau. Ya, kami hanya butuh sikap berpolitik yang baik dari Pak Andi Harun,” tuturnya.
Kadir merasa, secara kepartaian, pihaknya tidak perlu merasa rugi dengan sikap Andi Harun yang memilih mendua dalam sikap politik. Baginya, keengganan Andi Harun menanggalkan jabatan sebagai anggota DPRD Kaltim, biarlah dinilai dan menjadi tontonan bagi masyarakat untuk mengukur kedewasaan politik yang bersangkutan.
“Kami tidak pernah merasa rugi. Kami persilakan masyarakat menonton dan menyaksikan bagaimana kedewasaan dan etika politik yang bersangkutan. Kami sangat menjaga kesantunan dalam berpolitik. Biarlah masyarakat yang menilai. Karena di tahun 2019 mendatang, akan ada pertarungan lagi (Pileg, Red.),” ujarnya.
Meski begitu, Kadir mengaku, pihaknya akan sangat menghormati jika Andi Harun sadar dengan sikap politiknya yang kini mendua. Menurut dia, ketika Andi Harun legawa dengan pilihan politiknya dan membiarkan proses PAW berlangsung, pihaknya akan angkat topi sebagai penghargaan atas kedewasaan politik bersangkutan.
“Kalau yang bersangkutan sadar, kami sangat menghormati itu. Kami akan angkat topi. Tapi yang pasti dan perlu jadi catatan, Partai Golkar pantang meributkan masalah ini (PAW, Red.). Apalagi sampai membawanya ke ranah hukum. Karena bagi kami, ini hanya masalah kecil. Ini masalah etika,” tegasnya. (drh)
