Anggaran Jamkesda Dibintangi  

Agus Haris Minta Pemkot Lakukan Pendataan PBI

BONTANG – Munculnya utang sebesar Rp 7 miliar milik Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menurut Ketua Komisi I Agus Haris dikarenakan sebelum pembahasan APBD Perubahan mengalami penandaan. Hal itu diketahui setelah berkomunikasi dengan salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang juga duduk di Komisi I. “Setelah saya tanya pak Abdul Malik nampaknya pos tersebut dibintang (tunda, Red.) ucapnya.

Penandaan ini karena melihat porsi anggaran dalam OPD melampaui dari plafon yang ada. Tetapi dari Komisi I berkomitmen untuk segera memasukkan kembali draft pembayaran tersebut dalam APBD Perubahan.

Ia menegaskan Pemkot berkewajiban untuk melunasi utang tersebut. Karena ini menyangkut hajat masyarakat Kota Taman khususnya bagi mereka yang tidak mampu dalam membiayai perawatan kesehatan.

“Harus dibayar, kalau ada warga tidak mampu sakit siapa yang tanggung, harus pemerintah. Tidak boleh diabaikan, karena mereka dijamin oleh negara,” ungkapnya.

Menurutnya kedepan, regulasi Jamkesda akan diintegrasi ke BPJS baik itu Mandiri (warga yang mampu) maupun Penerima Bantuan Iuran (warga yang tidak mampu). Regulasinya diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Oleh karena itu selama masa transisi, Jamkesda merupakan wadah apabila belum mencapai 100 persen. Saat ini jumlah warga yang belum mendapatkan jaminan kesehatan sekitar 15 ribu orang.

“2014-2019 kenapa Jamkesda masih ada karena pada saat proses integrasi belum sepenuhnya sampai  BPJS, di situlah ruangnya Jamkesda untuk memberikan pembiayaan kepada warga yang tidak mampu,” tambahnya.

Selanjutnya, ia berharap stakeholder pemerintah agar melakukan pendataan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Mulai dari BPJS, Disdukcapil, camat, lurah, hingga Ketua RT mendata warganya berdasarkan klasifikasi kemampuan ekonomi.

“Sekarang para petugas bekerja sama, mana yang bisa dikategorikan mandiri, itu kan tidak usah diutak-atik, walaupun tidak pakai BPJS bisa membayar sendiri. Yang harus dicari tahu sebenar-benarnya adalah PBI itu apakah ada kategori yang belum didata,” tambahnya.

Sehubungan dengan masa aktivasi yang membutuhkan 14 hari, ia juga mengimbau agar aturan tersebut berlaku hanya untuk program BPJS Mandiri. Mengingat warga yang tidak mampu membutuhkan pertolongan medis secara cepat, tidak mungkin hanya dihambat karena faktor pembayaran.

“Kalau mandiri boleh aktivasi 14 hari, kalau betul-betul tidak mampu harus dipangkas ini kebijakan pokoknya masuk mulai langsung berlaku,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh saat kunjungan kerja ke BPJS Balikpapan, aturan masa aktivasi merupakan buatan dari masing-masing daerah. Bahkan ia menyebut kota Balikpapan penerima kartu langsung dapat digunakan setelah pendaftaran.

“Akal-akalan saja BPJS. Uangnya kan ada itu artinya tidak mungkin satu tahun berapa tagihan BPJS ke pemerintah ini kan nanti terdaftar,” pungkasnya. (*/ak)