Aparatur Desa Masih Minim Keahlian?

SAMARINDA – Pada 2016 lalu, Mahmud (27), mulai diberikan tugas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pendamping kampung di Kabupaten Berau. Salah satu temuannya, masih banyak aparatur desa yang belum memiliki keahlian mengelola desa.

Senin (26/11) kemarin, kepada Metro Samarinda, lulusan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu mengungkapkan, problem mendasar tersebut muncul karena minimnya pembinaan serta pelatihan yang diadakan di tingkat desa.

“Saya kira akan banyak yang mendukung program Presiden Jokowi itu. Karena sekarang banyak masalahnya. Aparatur desa atau kampung, belum semuanya ahli mengelola desa,” kata Mahmud.

Diketahui, Presiden Jokowi berencana mengirimkan aparatur dan pendamping desa untuk melakukan studi di luar negeri. Alasannya, para penggerak pembangunan desa itu diminta belajar pengelolaan desa di mancanegara.

“Setahu saya, itu tujuannya agar aparatur desa bisa meniru cara orang-orang di luar negeri mengelola desa. Belajar dari pengalaman selama dua tahun ini, saya sangat mendukung rencana itu,” ucapnya.

Mahmud mengungkapkan, saat bertugas sebagai pendamping desa, dia melihat banyak pegawai yang belum memahami seluk-beluk pembangunan desa. Karenanya, diperlukan pengembangan bagi eksekutif di tingkat desa.

Di Kecamatan Biatkan, Kabupaten Berau, dia mendampingi Kampung Biatan Lempake, Biatan Ilir, Biatan Bapinang, Biatan Baru, Biatan Ulu, Karangan, dan Bukit Makmur Jaya.

Banyak tugas yang dibebankan kepadanya. Mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan kampung, monitoring penggunaan dana kampung, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Ada tiga orang yang bekerja sebagai pendamping bersama Mahmud di sejumlah kampung tersebut. Dia hilir mudik dari satu kampung ke kampung lain untuk memastikan pengelolaan desa berjalan sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Dengan banyaknya tugas yang diberikan, ada hal-hal yang saya pelajari. Termasuk kewenangan kita yang terbatas. Tetapi dituntut untuk mendampingi aparatur kampung. Sehingga tidak ada ketimpangan,” tuturnya.

Bekerja sebagai kepanjangan tangan kementerian yang berstatus pegawai kontrak tahunan, kerap wewenangnya hanya sekadar mendampingi perencanaan sampai penyusunan laporan.

“Kalau pengawasan sampai koreksi sesuatu yang salah dalam laporan di kampung, itu yang kadang kita jarang dilibatkan. Kalau ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red.), di situ kita dilibatkan,” jelasnya.

Namun demikian, sejak ada pendamping kampung di kecamatan tersebut, terdapat perkembangan yang signifikan. Sebelum dirinya bertugas di delapan kampung itu, dana dari pusat dan daerah tidak digunakan dengan baik.

“Kemudian di beberapa kampung, kita dorong pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa, Red.). Ada banyak usaha yang dijalankan di sini. Mulai dari pengangkutan, penyediaan kebutuhan pokok, sampai transportasi,” bebernya.

Adanya program pengiriman aparatur di luar negeri itu dapat memperluas pemahaman dan pengalaman pemerintah desa. Harapannya, desa bisa berkembang layaknya di negara-negara maju.

“Banyak potensi yang belum digali di kampung ini. Tidak hanya di Berau, tetapi juga di daerah-daerah lain. Pengelolaan kampung akan lebih bagus jika aparatur mengembangkan potensinya di luar negeri,” imbuh Mahmud. (*/um)