Arif-Rusli Nyatakan Loyal kepada Partai

BONTANG – Polemik yang ada di kepengurusan Partai Hanura tak berimbas kepada sikap wakil rakyat yang diusung oleh partai tersebut. Meskipun terjadi pergantian di posisi ketua dan bendahara, namun tidak memudarkan loyalitas kepada partai.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Bontang Utara Arif menegaskan hingga saat ini ia masih merupakan kader Hanura. Pria yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD ini akan mengikuti SK yang diakui oleh Kemenkumham.

“Apapun SK yang diakui oleh Kemenkumham berarti saya masih disitu. Mau terjadi dualisme atau mau apakah, saya tetap loyal terhadap partai,” kata Arif.

Arif juga telah melihat SK struktur pengurus DPC yang baru. Ia memastikan ketiga kader yang duduk di DPRD tercatat sebagai pengurus. Dalam SK tersebut perubahan hanya terjadi pada unsur ketua dan bendahara. “Nama-nama kami ada di dalam SK yang baru, secara otomatis kami merupakan pengurus,” tambahnya.

Ia juga membenarkan jikalau sudah melakukan komunikasi terkait dengan proses verifikasi faktual (verfak) kepada Ketua DPC Hanura Bontang, Hendra Wijaya. Bahkan, ia meminta kepada ketua yang baru agar melakukan bimbingan kepada anggota partai.

“Karena alasan dia (Hendra Wijaya, Red.) ingin menyelamatkan partai dari verifikasi. Semoga berjalan dengan baik supaya Hanura tetap eksis di Bontang,” kata Arif.

Saat ini Arif lebih memilih netral terhadap adanya dualisme agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. Menurutnya lebih baik memikirkan solusi terkait masalah yang ditarik dari pusat dan berimbas ke daerah ini.

Senada, anggota DPRD Rusli juga menyatakan loyalitasnya terhadap Partai Hanura. Anggota DPRD dari daerah pemilihan Bontang Selatan ini menyambut ajakan dari ketua DPC yang baru guna melakukan konsolidasi.  “Intinya ketika dia (Hendra Wijaya, Red.) mau melakukan konsolidasi ya tetap kami sambut,” kata Rusli.

Akan tetapi, mengingat belum hadirnya Ketua DPC Hanura versi Daryatmo yang juga merupakan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase dari kunjungan kerja, maka proses koordinasi bakal dilakukan setelah berada di Bontang. Koordinasi bertujuan untuk mengambil langkah terkait polemik dualisme ini. Kegiatan ini akan memanggil seluruh kader dan pengurus Partai Hanura.

Sebagai informasi, Ketua DPP Hanura versi Oesman Sapta Odang (OSO) sudah diakui SK-nya oleh Kemenkumham. Sementara kubu Daryatmo dan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Sarifuddin Sudding masih akan melakukan gugatan ke PTUN. (*/ak)