BONTANG – Alasan wali kota melaksanakan penundaan terhadap pembangunan jalan lingkar demi kesejahteraan pegawai mendapat apresiasi oleh Komisi I DPRD. Ketua Komisi I, Agus Haris menilai langkah tersebut sangatlah bijak dan tepat. “Terlalu besar kalau dipakai ke situ (jalan lingkar,Red.) dalam waktu 3 tahun, akibatnya kegiatan lain terkendala. Sementara di satu sisi pegawai honorer masih jauh sekali pendapatannya,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini berharap agar anggaran pembangunan jalan lingkar dikonversi ke kesejahteraan pegawai. Mengingat tahun sebelumnya, Pemkot Bontang melakukan pemangkasan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan e-performance Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Semua ada kekurangan di lingkup PNS, e-performance dan TPP kurang dari 50 persen, jadi itu bisa dinaikkan,” tambahnya.
Demikian pula ia meminta kenaikan gaji tenaga honorer, diketahui pada 2016, honorer digaji Rp 2,35 juta sampai Rp 2,65 juta per bulan, tergantung jenjang pendidikan. Namun, per Januari 2017 mereka harus rela hanya dibayar Rp 1,05 juta sampai Rp 1,150 juta.
“Ada kesempatan menambah kesejahteraan anggota, siapa tahu bisa dikembalikan sedia kala hingga menyentuh angka Rp 2,49 juta,” pintanya.
Di samping kedua hal itu, penundaan jalan lingkar juga dapat memperlancar kegiatan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersendat di tahun ini. Dipaparkannya, bahwa sebelum pembatalan ini pihak Pemkot Bontang berencana menaikkan gaji tenaga honorer sebesar Rp 500 ribu sehubungan dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi apabila terjadi penundaan jalan lingkar maka akan terjadi penambahan lagi.
“Sebelum ini saya mendengar gaji honorer akan menjadi Rp 1,5 juta, penundaan ini pasti akan membuat nominal tersebut naik kembali,” ulasnya.
Senada, sekretaris Fraksi Nasdem Bilher Hutahaean mengatakan, bahwa dari empat skala prioritas yang ada, pembangunan jalan lingkar masuk dalam kategori penting tetapi tidak mendesak. Oleh karena itu, ia mengapresiasi keputusan wali kota untuk melakukan penundaan.
“Setuju jika lebih prioritaskan kesejahteraan pegawai, tetapi kalau mau diajukan kepada pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), itu lebih baik,” ungkapnya.
Harapannya dengan adanya penundaan ini pemotongan pendapatan pegawai honorer yang diberlakukan tahun ini dapat dikembalikan. Paling tidak setara dengan Upah Minimum Kota (UMK).
“Harapan saya ya kembali seperti semula,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, rencana Pemkot Bontang membangun jalan lingkar pesisir (Coastal Road) dari Kelurahan Loktuan menuju Tanjung Limau dipastikan batal terealisasi. Defisit keuangan daerah membuat Pemkot di bawah komando Wali Kota Neni Moerniaeni memilih realistis melihat situasi.
Ditemui di Gedung DPRD, Senin (28/8) alasan Neni sengaja membatalkan rencana proyek itu, lantaran ia tak ingin membebani keuangan daerah. Pasalnya, proyek yang awalnya ditaksir menelan dana Rp 400 miliar mengalami kenaikan diluar prediksi hingga mencapai kisaran Rp 700 miliar atau mengalami kenaikan Rp 300 miliar.
“Walaupun konsultan mengatakan ada hitungan tiang pancang dari 30 meter menjadi 50 meter itulah yang menyebakan kenaikan, tapi saya tidak mau ini jadi kasus dan bisa menjadi temuan hukum,” ungkapnya.
Dijelaskan, ia tak mau keuangan daerah tersedot hanya untuk pembangunan jalan lingkar. APBD yang minim akan lebih baik diperuntukkan untuk kesejahteraan pegawai yang sempat terpangkas, kemudian menyejahterakan masyarakat serta pembangunan infrastruktur lain yang lebih mendesak. Semisal pembangunan pasar rawa indah, pasar citramas.
“Sekarang saya hanya mengedepankan bagaimana dengan dana APBD yang minim ini, kesejahteraan pegawai saya tingkatkan. Kalau sudah diaudit di BPKP dan LKPP, saya presentasikan juga enak,” ungkapnya. (*/ak)
