JAKARTA – Bupati Kutim Ismunandar diundang secara khusus oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Jakarta, guna membahas percepatan penyelesaian sertifikasi lahan KEK, Senin (5/6) lalu. Rapat ini membahas sejumlah rencana percepatan pembangunan KEK, salah satunya terkait sertifikat lahan.
Rapat tersebut dipimpin Wahyu Utomo selaku Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Wahyu juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK.
Acara ini sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Dewan Nasional KEK, Graha MR 21, Lantai PH, Jalan Menteng Raya, Nomor 21, Jakarta Pusat. Rapat digelar, untuk menindaklanjuti rapat koordinasi (rakor) Menteri yang dilaksanakan pada 14 September 2016 di Jakarta serta rakor tingkat Esselon I pada 28 Februari 2017 di Manado, Sulawesi Utara.
Selain itu, dalam pertemuan ini dibahas juga upaya percepatan penyelesaian sertifikasi lahan KEK Bitung, Sulawesi Utara, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang berada di Kabupaten Kutim, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Pada pertemuan ini, Pemkab Kutim menyampaikan progres pembangunan yang telah terlaksana di Maloy (Kecamatan Kaliorang) sekaligus menjelaskan kendala yang dihadapi di lapangan kepada pemerintah pusat,” jelas Bupati Ismunandar.
Rencananya hasil rapat koordinasi di Jakarta ini akan dibahas lebih lanjut di Sangatta, dipimpin langsung oleh Bupati Kutim. Mengundang para pihak yang dilibatkan dalam upaya percepatan pembangunan Maloy MBTK tingkat kabupaten.
“Nanti kita akan laksanakan rapat koordinasi lanjutan menindaklanjuti hasil rapat di Jakarta ini. Insya Allah, Kamis (8/6), guna membahas hasil rapat koordinasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan KEK,” terang Ismu.
Dalam rapat ini Bupati didampingi Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Mugeni dan beberapa staf teknis. Banyak pihak yang dilibatkan untuk merumuskan percepatan sertifikasi lahan di dua kawasan KEK ini.
Dari Pemerintah Pusat antara lain Direktur Jenderal pengadaan Tanah, kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK.
Budi Santoso selaku Wakil Ketua III, selanjutnya Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan tanah BPN. Berikuntya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kakanwil BPN Provinsi Kaltim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutim.
Sementara dari dari pemerintah daerah hanya Kabupaten Kutim yang dihadiri langsung oleh kepala daerahnya yakni Bupati Ismunandar. Sementara Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Kaltim hanya diwakili Sekretaris Provinsi, termasuk Walikota Bitung. (hms3/drh)
