SANGATTA- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kutim mengaku tak dapat berkomentar banyak terkait membeludaknya TK2D di Kutim.
Balitbang masih bungkam untuk menilai apakah 9.400 TK2D tersebut berada diatas kewajaran.
tkwdUntuk memastikannya diperlukan kajian terlebih dahulu. Perlu penelitian yang mendalam. Sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan data dan fakta. Karena apa yang disampaikan memiliki konsekuensi.
“Kalau dari sudut litbang maka perlu kajian dulu. Agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah,” ujar Kepala Balitbang, Jubair.
Perlunya kajian karena aspek tenaga kerja jika dikaitkan dengan kebutuhan organisasi banyak variabelnya. Tidak semata mata tentang jumlah atau kuantitasnya. Akan tetapi tergantung volume pekerjaan dan scope of works.
“Artinya kami akan dapat melakukan penilaian terkait hal tersebut setelah melalui kajian terlebih dahulu,” katanya.
Disinggung masalah kajian, dirinya belum dapat menentukan waktu. Karena diperlukan anggaran untuk hal itu. Jika anggaran memadai semua hal yang dibutuhkan Pemkab Kutim pasti akan dilakukan.
“Jadi untuk saat ini kami belum bisa apa apa. Kami lakukan kajian dulu baru bisa berkomentar banyak. Begitupun terkait kabar akan adanya pengurangan TK2D. Tungggu saja,” katanya.
Sebelumnya, masalah membeludaknya TK2D menjadi perbincangan hangat di Kutim. Banyak yang menyoal akan hal ini. Bukan jumlahnya, akan tetapi kualitas kerja.
Melihat hal itu, pemkab Kutim kembali mewacanakan akan mengurangi TK2D yang masuk dalam daftar malas tersebut. Salah satu indikatornya ialah keaktifan dalam bekerja. Yakni melihat absensi TK2D.(dy)
