Bangga Bisa Jaga Independensi di Tengah Pusaran Politik

Bincang Singkat dengan Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro

April lusa menjadi bulan terakhir dalam masa jabatan Juri Ardiantoro sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menutup perjalanannya sebagai orang nomor satu di lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Juri membeberkan suka dukanya memimpin pesta demokrasi di Indonesia.

LUKMAN MAULANA, Samarinda

Hidup mesti diisi dengan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah prinsip hidup Juri Ardiantoro. Cita-citanya saat kecil terbilang sederhana, sekadar ingin bisa sekolah dan lulus. Namun rupa-rupanya dia berhasil jauh melampaui keinginannya dan mengabdi sebagai Komisioner KPU.

“Karena kedua orang tua saya tidak sekolah. Jadi saya ingin memperbaiki diri dengan cara menempuh pendidikan lebih tinggi dari orang tua saya. Dan ternyata saya bisa sekolah sampai selesai, menjadi seperti sekarang. Yang penting disyukuri,” tutur Juri.

Kehadiran Juri menjadi magnet bagi para kuli tinta yang memenuhi ruang komisioner KPU Kaltim. Memang, Rabu (29/3) kemarin orang nomor satu di KPU RI itu datang ke Kota Tepian bersama rekan satu lembaganya, Ferry Kurnia Rizkyansyah. Kedatangan Juri dalam rangka meresmikan Lamin Pintar Pemilu di kantor KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat.

“Anggota KPU harus bisa menjaga independensi agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaran pemilu,” kata Juri kepada para wartawan.

Ya, independensi menjadi kunci bagi anggota KPU dalam menjalankan tugas menyukseskan gelaran pemilu, apapun bentuknya. Bisa menjaga independensi selama menjabat adalah sebuah kebanggaan bagi pria asal Brebes ini. Itulah yang dikatakannya kepada Metro Samarinda (Kaltim Post Group) saat ditemui usai menjalankan salat di musala KPU.

Dikisahkan, jauh sebelum menjabat Komisioner KPU, Juri sudah aktif dalam berbagai kegiatan kepemiluan. Yaitu sebagai bagian dari tim pemantau pemilu independen. Juri termasuk dalam salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Latar belakang terbentuknya komite ini adalah, para tokoh pro demokrasi yang menganggap pemilu selama orde baru tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi.

“Lembaga-lembaga politik juga tidak mampu mendorong pemilu yang demokratis. Salah satu yang dilakukan kala itu dengan memobilisasi kekuatan masyarakat sipil. Untuk membuat atau membangun kekuatan politik alternatif dalam pemilu. Makanya pemilu itu dipantau,” ungkap Juri.

Situasi perubahan politik yang terjadi kemudian memungkinkan masyarakat sipil berkesempatan masuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kesempatan inilah yang menjadi jalan bagi Juri dan para penggiat demokrasi untuk membuktikan bahwa pemilu demokratis bisa diselenggarakan. Tepatnya melalui lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU.

“Karenanya saya mendaftar dalam seleksi KPU,” tambahnya.

Alumnus IKIP Jakarta (sekarang UNJ) ini mengawali karier sebagai anggota KPU pada 2003. Saat itu dia menjadi anggota KPU Jakarta. Di tahun 2005, dia terpilih menjadi ketua KPU Jakarta setelah ketua KPU sebelumnya, M Taufik ditahan kejaksaan karena kasus korupsi. Dia lantas kembali terpilih menjadi ketua KPU Jakarta untuk periode selanjutnya, 2008-2013.

Di tengah masa jabatannya itu, Juri ikut dalam seleksi anggota KPU RI. Kapasitas dan pengalaman yang dimiliki membawanya terpilih menjadi salah satu anggota KPU RI periode 2012-2017.

Sebagaimana di KPU Jakarta, di tengah perjalanan menjabat anggota KPU RI, Juri didaulat menjadi ketua. Kepergian ketua KPU RI sebelumnya Husni Kamil Manik yang begitu mendadak, Juli 2016 silam membuat Juri mesti melanjutkan kepengurusan KPU yang waktu itu tersisa 8 bulan.

“Bulan ini adalah bulan terakhir masa jabatan saya sebagai ketua KPU RI,” sebut Juri yang saat kuliah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Dengan rentang pengabdian yang cukup panjang dari tingkat provinsi hingga pusat, diakui Juri banyak pengalaman yang didapatkannya. Khususnya dalam upaya untuk tetap menjaga independensi, tidak terbawa arus politik yang ada. Kata dia, para komisioner di KPU bekerja dalam lingkungan politik. Yaitu dalam lingkungan penuh orang-orang yang tengah bersaing dan berburu kekuatan politik.

“Konsekuensi para komisioner yang berada dalam pusaran orang yang bersaing memperebutkan kursi politik, mau tidak mau harus siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan situasi yang ada. Orang-orang politik ini bisa dan ingin memperalat KPU supaya mereka memenangkan pertarungan politik,” beber pria yang sempat menjadi pengajar di sekolah menengah dan universitas ini.

Menurut Juri, justru di situlah tantangan sebenarnya menjadi seorang Komisioner KPU. Merupakan sebuah kebahagiaan baginya mampu mempertahankan independensi. Dari sekian banyak kepentingan politik yang ingin menyeret KPU sebagai jalan meraih kekuasaan. Dia pun sudah menyadari benar risiko-risiko yang akan dihadapinya saat menjabat KPU.

“Kalau di Jakarta, ancaman fisik tu tidak ada. Paling teror-teror biasa di media sosial atau lewat SMS. Itu sudah biasa. Dalam politik hal-hal seperti itu mungkin,” urainya.

Menjadi Komisioner KPU secara otomatis membuatnya memiliki banyak teman dan jaringan baru. Hal ini menurutnya semakin memperkuat perspektifnya dalam politik. Namun dia pun mesti siap dengan beban pekerjaan yang menjadikan hidupnya tidak teratur. Pasalnya, menjadi anggota KPU artinya memiliki jam kerja yang tidak teratur.

“Komisioner KPU bukan hanya mesti bekerja secara profesional, melainkan juga proporsional. Profesional itu sesuai jam kerja normal dari pagi hingga sore. Proporsional itu bersedia bekerja di luar jam kerja bila memang ada pekerjaan yang mesti dilakukan,” terang Juri.

Setelah berbagai asam garam dirasakannya, Juri mengaku ingin mengakhiri kariernya di KPU. Makanya dia tidak punya niat mendaftar kembali menjadi komisioner KPU. April ini, bertepatan dengan usianya yang genap 44 tahun, menjadi momen baginya untuk beristirahat.

Entah apa yang akan dilakukannya setelah tak lagi aktif di KPU, namun istirahat menjadi keputusannya saat ini.

“Saya tidak mau lanjut (KPU, Red.). Memang ada niat mengakhiri. Tapi belum tahu mau ke mana. Bisa jadi guru, dosen, atau pedagang. Tapi yang pasti saat ini saya mau istirahat dulu,” ungkapnya.

Kata Juri, semua pengalaman saat di KPU merupakan pengalaman berkesan. Tapi yang selalu menjadi pelajaran penting baginya yaitu saat menghadapi masalah-masalah pemilu di daerah konflik. Khususnya yang membutuhkan penanganan khusus, baik karena sebab geografis atau dinamika politik di sana yang butuh perhatian khusus.

“Saya pernah ke daerah-daerah pegunungan di Papua. Juga ke daerah-daerah perbatasan untuk melakukan supervisi dan pembinaan terkait masalah-masalah yang terjadi di sana,” kisahnya.

Dari situ dia jadi lebih tahu bahwa Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya saja. Melainkan, banyak keunikan di daerah-daerah lain yang jarang diketahui secara luas. “Karena itu menurut saya, untuk melihat Indonesia secara keseluruhan, tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang sama,” tegas Juri. (***)

Tentang Juri

Nama: Juri Ardiantoro

TTL: Brebes, 6 April 1973

Istri: Ratu Dalis LF

Anak:

1. Moch Gheysar Pramatya Ardiantoro
2. Queensha Nitisara Ardiantoro

Pendidikan:

• SDN 1 Lengkong, Brebes
• SMP Negeri 2 Brebes
• SMA Negeri 1 Brebes
• S1 Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta (UNJ)
• S2 Sosiologi FISIP UI
• S3 Sosiologi Universiti Malaya, Malaysia

Karier:

• Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah IKIP Jakarta (1994-1995)
• Redaktur Majalah Mahasiswa Didaktika IKIP Jakarta (1995-1996)
• Ketua PMII IKIP Jakarta (1995-1996)
• Sekretaris PMII Cabang Jakarta Timur (1996-1997)
• Pendiri dan Sekjen KIPP Jakarta (1996-2003)
• Guru Sosiologi SMA Lab School Jakarta (1999-2000)
• Dosen FISIP Universitas Bung Karno (2001-2003)
• Dosen Sosiologi Pariwisata, FIS UNJ (2005-sekarang)
• Associate Research Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI dan Lab Sosio, Departemen Sosiologi FISIP UI (2002-2003)
• Anggota KPU DKI Jakarta (2003-2008)
• Ketua KPU DKI Jakarta (2007-2008)
• Ketua KPU DKI Jakarta (2008-2013)
• Komisioner KPU RI (2012-2017)
• Ketua KPU RI (2016-2017)