Peluang Jaang-Isran Menipis, DPD Serahkan ke Pusat
SAMARINDA – Siapa yang cocok diusung PDI Perjuangan (PDIP) di Pilgub Kaltim 2018, sepertinya masih menjadi teka-teki. Karena sampai sejauh ini, partai berlambang moncong putih tersebut belum mengumumkan siapa figur yang akan diusung sebagai calon gubernur (cagub). Padahal, PDIP adalah partai politik (parpol) dengan wakil rakyat terbanyak kedua di DPRD Kaltim, yakni 10 kursi.
Pengurus DPD PDIP Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, partai tempat dia bernaung memang belum memutuskan calon yang diusung di Pilgub Kaltim. Walaupun penjaringan calon kepala daerah telah dilakukan. Kapan dan siapa yang diusung PDIP nanti menjadi hak mutlak Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kan semua tau, gong adanya di DPP. Kalau kami dari bawah sih tetap berharap figur terbaik untuk menjadi pemimpin di Kaltim. Kami senantiasa berusaha ada kader yang diikut sertakan dalam calon itu. Usaha itu sih telah kami lakukan. Tapi itu kewenangan DPP,” kata Veridiana, Rabu (11/10) kemarin.
Diakui, kader PDIP tidak ada yang memiliki elektabilitas yang terbilang cukup bagus. Terutama bila dibanding dengan sejumlah tokoh politik lain di benua etam. Hanya saja hal itu tidak menjadi halangan sehingga PDIP tidak mengusung kader. Pasalnya, di beberapa daerah lain, ada kepala daerah dengan elektabilitas rendah, namun bisa menang.
“Tidak ada momen yang ditunggu. Semua mekanisme sudah dijalankan. Verifikasi, fit and proper test juga sudah. Kami tidak tahu, karena sudah di tingkat DPP. Ya mungkin lobi-lobi di tingkat partai masih dilakukan. Kan PDIP masih kurang satu, harus mencari tambahan koalisi,” tuturnya.
Terkait Syaharie Jaang dan Isran Noor yang sebelumnya mendaftar di PDIP, namun telah menyiapkan pasangan calon dan mendeklarasikan diri walaupun belum resmi, bagi anggota DPRD Kaltim ini, hal itu mutlak saja. Namun bukan berarti rekomendasi PDIP akan langsung condong ke salah satu kandidat tersebut.
“Seperti Isran-Hadi itukan baru silaturahmi. Kita baru tahu ketika hitam dan putihnya ditunjukan kepada masyarakat, Surat Keputusan (SK) penetapan dari partai politik. Wajar saja siapa mengklaim siapa, dalam dunia politik wajar untuk diketahui khalayak,” katanya.
Selain itu, seperti Jaang-Rizal juga belum ada yang mengantongi rekomendasi partai. Sehingga semua calon masih sama-sama mempunyai peluang. Apalagi kebanyakan parpol belum ada menetapkan calon yang akan diusung. “Baru Golkar yang bisa mengusung. Selebihnya parpol minimal harus punya koalisi,” katanya.
Dia menegaskan, lambatnya rekomendasi PDIP turun bukan semata karena PDIP ingin mendorong atau memaksakan kader partai bisa tampil di Pilgub Kaltim. “Saya kira mereka di pengurus DPP pasti realistis juga melihat. Misalnya, kompetensi calon yang diajukan, peluang untuk memenangkan pertarungan pasti diperhitungkan. Ya kualitas, elektabilitas, dan sebagainya,” katanya.
Dijelaskan, verifikasi calon gubernur (cagub dan calon wakil gubernur) oleh PDIP sebelumnya, bukan untuk menyeleksi. Tetapi verifikasi faktual tersebut sebatas tentang administrasi. Dari 11 nama yang mendaftar di PDIP semuanya telah diserahkan ke DPP. Soal akan mengerucut kemana itu kembali ke pengurus DPP.
“Cuman faktanya hari ini dia mengerucut sendiri. Seperti kita lihat pak Jaang dan Rizal mendaftar di kami. Mereka sudah membentuk poros, tapi belum resmi. Pak Isran juga mendaftar di kami. Kecuali pak Hadi. Dengan sendirinya terseleksi. Dengan silaturahmi atau deklarasi seperti itu, ibaratnya sudah tersisih atau mengerucut,” pungkasnya. (drh)
