bontangpost.id – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disos-PM) buka suara soal banyaknya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang tak tepat sasaran.
Kepala Disos-PM Bakhtiar Mabe mengatakan, PKH seutuhnya ditangani oleh pemerintah pusat.
Pihaknya pun tak dapat melakukan intervensi terkait sasaran bantuan tersebut.
“Kami hanya sebatas memberikan data. Kementerian yang mengacak nantinya,” kata dia.
Ia mengungkapkan, serangkaian proses awal hingga pengawasan seluruhnya diakomodasi oleh pusat.
Apabila sasaran tidak tepat, pihaknya akan berkoordinasi dan menyampaikan ketidaksesuaian tersebut, dengan mengajukan perubahan berdasarkan verifikasi lapangan.
“Tetap akan kami sampaikan. Tapi kan enggak semuanya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Diketahui, ada sekitar 49.000 penduduk yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Oleh karena tidak semua peserta DTKS mendapat bantuan, maka pihaknya pun mengalokasikan bantuan untuk 500 kartu keluarga (KK) berupa bantuan BPNT daerah.
“Kami upayakan ada alokasi anggaran walaupun sedikit,” ungkapnya.
Bakhtiar menyebut, masing-masing KK menerima Rp200.000 selama kurang lebih 10 bulan, yang saat ini tengah berjalan.
“Karena tidak mungkin bantuan pusat mengakomodasi seluruh sasaran. Kami harap bantuan itu dapat menyasar masyarakat yang belum mendapat PKH,” tandasnya. (*)
