bontangpost.id – Sengketa lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus terjadi. Bahkan dekat dengan lokasi ibu kota negara (IKN). Konflik tidak hanya antara masyarakat adat dengan perusahaan PT ITCI di Sepaku, PPU. Juga terjadi di bagian lain juga di Kecamatan Sepaku. Bahkan, sengketa yang terjadi antara PT Agro Indomas East Kalimantan (AIEK) dan 227 warga di atas lahan 227 hektare di Desa Sukaraja, Sepaku, telah berlangsung selama 14 tahun. Tiga orang, Karyadi, Bruce Anzward, Johans Kadir Putra dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) melakukan penelitian terhadap problem yang hingga kini belum tuntas itu.
Berdasarkan hasil penelitian mereka mendapatkan kesimpulan di antaranya, mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT AIEK terhadap lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sepaku, PPU, pada dasarnya melalui pendekatan alternatif melalui diskusi dan mediasi serta pendekatan admnistratif melalui proses peninjauan lapangan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu dapat ditempuh di luar pengadilan melalui proses silang atau mediasi-arbitrase. Faktor-faktor yang menghambat mekanisme penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sepaku, adalah lahan masyarakat yang kurang jelas, perbedaan tuntutan dari legalitas kepemilikan masyarakat (ada yang minta ganti rugi dan minta dibuatkan kebun plasma) dan tidak konsistennya luas dan setiap pemberian izin.
Atas dasar penelitian itu mereka menyarankan agar para pihak terkait membentuk tim terpadu penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT AIEK dengan masyarakat yang melibatkan dinas kehutanan, badan pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah XII, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Pemkab PPU yang terkait serta unsur yang bersengketa untuk melakukan identifikasi pemasalahan terkait konflik agraria yang terjadi antara PT Agro Indomas dengan masyarakat.
Kepala Desa Sukaraja, Sepaku, PPU Rizky saat diminta tanggapannya berkaitan saran yang diberikan ini, mengatakan, ia tidak mau lagi apabila problem sengketa lahan ini bergulir melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD PPU. Ia beralasan, masyarakat hanya disarankan menempuh jalur hukum, dan karena itu lebih baik membiarkan kasusnya tetap seperti sekarang ini.
Sr Manager CMP Goodhope Group (induk PT AIEK) Walide Arise Gani yang dihubungi terpisah, mengatakan, yang jelas dalam hal ini harus mengedepankan kejujuran. “ Salah satu contoh ketua koperasi mitra Agro mengatakan dan menyatakan bahwa dia menerima pembayaran atas lahan tersebut melalui orang tuanya. Dalam pengakuan ini tidak munglin lah perusahaan itu mengakuisisi lahan tanpa bayar, apalagi PMA (penanaman modal asing), namun sekali lagi kejujuran yang utama,” kata Walide Arise Gani.
Ia melanjutkan, camat setempat selaku saksi dalam sebuah kesempatan juga mengatakan bahwa dokumen yang dimiliki oknum tertentu itu abal-abal. “Sekali lagi kita serahkan pada penegak hukum saja, baik itu pemda, polisi maupum pengadilan. Hal lain tentunya Allah Subhanahu wa Ta’ala maha mengetahui. Ini menurur pendapat saya secara pribadi,” tuturnya. (ari/far)
