Bapenda Sebut Kenaikan Target Pajak Tidak Sesuai Data

SAMARINDA– Merasa tidak puas dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda berencana menekan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan menaikkan target pendapatan untuk tahun depan. Pasalnya, dewan menilai masih banyak potensi penghasilan yang bisa digali oleh pemkot, terutama dalam sektor pajak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Samarinda, Martinus mengatakan, jika dewan memang ingin menaikkan target PAD tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa ada hitungan yang matang. Sebab, apabila target PAD dinaikkan tanpa adanya perhitungan yang matang maka yang akan timbul hanya utang dan proyek mangkrak.

“Kalau mau menaikkan target itu harus ada landasannya, harus berdasarkan data dari tahun sebelumnya. Berapa jumlah restoran dan kenaikan penduduk dan sebagainya. Tidak bisa asal ingin menaikkan. Tidak bisa hanya dari pengamatan,” ujarnya, belum lama ini.

Ia bahkan menantang berani diganti apabila ditekan mengenai permasalahan ini. Pasalnya, Samarinda memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sebab, ketika target  PAD dinaikkan, berarti belanja akan ikut naik. Ketika belanja ikut naik dan tidak dibarengi dengan realisasi maka yang muncul hanya masalah.

Hal itu pernah terjadi di 2015 lalu. Ketika PAD dipaksa naik hingga mencapai Rp 800 miliar. Karena anggaran belanja tidak disesuaikan dengan rancangan anggaran. Akhirnya banyak proyek dan kegiatan yang disusun tapi tidak bisa dibayarkan dan berujung utang yang belum lunas hingga saat ini.

“Berkaca dari tahun sebelumnya, sampai sekarang utang pemkot yang mencapai angka miliaran itu merupakan warisan dari tahun terdahulu,” ujarnya.

Untuk itu, ia pun meminta dewan untuk menimbang hal itu kembali. Terlebih, dalam PAD yang senilai Rp 527 miliar itu terselip dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mulai tahun depan akan dipisahkan menjadi dana lain-lain. Hal ini pun akan menyebabkan PAD Kota Tepian semakin berkurang.

“Jika anggaran tersebut dipisah, maka PAD akan berkurang lagi tahun depan. Sudah PAD makin berkurang, ini targte malah mau dinaikkan menjadi Rp 650 miliar,” ujarnya. Hanya saja harus sesuai dengan fakta di lapangan.

“Siapa yang tidak menginginkan PAD kita naik. Hanya saja ada acuannya. Secara nasional sudah ditetapkan dan itu hanya 7 persen. Kalau nasional saja menikkan hanya 7 persen, masa kita mau menaikkan hingga puluhan persen. Makanya PAD Samarinda naiknya hanya sekitar itu saja atau lebih sedikit,” tuturnya. (*/dev)