Bawaslu Kaltim Catat Ada 84 TPS Memiliki Riwayat Intimidasi pada Penyelenggara

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak tahun 2024.

Dari pemetaan itu, tercatat ada 84 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.

Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung menjelaskan TPS tersebut salah satu dari 5 indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi.

“Selain ada 84 TPS dengan riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan, ada juga 95 TPS yang terdapat di wilayah rawan bencana banjir, tanah longsor, gempa dan ADs 89 TPS dekat lembaga Pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih,” jelasnya dalam rilis, Selasa 26 November 2024.

Kemudian, Bawaslu juga mencatat ada 72 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan atau posko tim kampanye pasangan calon dan 71 TPS yang dekat wilayah kerja pertambangan, pabrik.

Adapun, strategi pencegahan dan pengawasan Bawaslu tethadap TPS rawan yakni dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kemudian, kami juga akan kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online,” kata Galeh.

Antisipasi kerawanan TPS, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Bawaslu melakukan pemetaan TPS rawan didasari untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan yang terjadi di TPS pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bawaslu mengambil data TPS rawan ini dilakukan selama 14 sampai dengan 19 November 2024. Menggunakan variabel dan indikator potensi TPS rawan yaitu, penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politsasi SARA, netralitas ASN TNI Polri, logistik alami kerusakan, keterlambatan, kekurangan atau kelebihan dan listrik TPS sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana serta jaringan listrik dan internet.

Hasilnya terdapat 9 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 5 indikator yang banyak terjadi dan 12 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diawasi dan diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator yakni diambil dani 1.038 Kelurahan/Desa di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang telah melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. (*)