BONTANGPOST.ID, Jakarta – Pilkada Serentak 2024 tinggal tujuh hari lagi. Kemenko Polhukam mengingatkan bahaya serangan siber yang muncul pada saat puncak pelaksanaan Pilkada Serentak, termasuk di Kaltim.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam RI Marsda TNI Eko Dono Indarto pada Forum Koordinasi dan Konsolidasi Antisipasi Potensi Kerawanan Siber Pada Pilkada Serentak 2024 pada Selasa (19/11/2024).
Dalam Pilkada kali ini, teknologi memainkan peran penting, mulai dari sistem pemilihan, aplikasi pemantauan suara, hingga pengumuman hasil secara berani. Namun, peningkatan digitalisasi ini juga membawa risiko.
“Berdasarkan laporan BSSN 2023, terjadi peningkatan 30 persen serangan siber yang menargetkan infrastruktur pemerintah, termasuk sektor pemilu, dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Eko
Data ini menunjukkan perlunya upaya antisipatif yang komprehensif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024.
Ancaman yang berpotensi mengganggu Pilkada Serentak 2024 mencakup serangan Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, penyebaran berita hoaks, dan disinformasi. Tidak hanya sistem informasi lembaga penyelenggara pemilu yang menjadi sasaran, tetapi juga kerentanan psikologis masyarakat.
Berita palsu yang disebarkan dapat merusak kepercayaan terhadap proses pemilu. Rendahnya literasi siber di masyarakat yang melemahkan situasi ini, memberikan ruang lebih besar bagi pihak yang bertanggung jawab untuk memanipulasi informasi.
Menurut dia, sebagai langkah antisipasi Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Pilkada dan Desk Keamanan Siber. Kemenko Polhukam bertugas mengoordinasikan berbagai langkah mitigasi dan pencegahan ancaman siber dengan melibatkan instansi terkait, seperti BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan penyelenggara pemilu.
“Kami memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik. Tujuannya, setiap ancaman siber dapat diidentifikasi dan direspons secara cepat, sehingga potensi gangguan dapat diminimalkan,” ujarnya.
Dengan koordinasi kuat dan langkah mitigasi terintegrasi, diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi ancaman siber dan hoaks saat Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Hari Dermanto menjelaskan menggandeng BSSN bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu dan BSSN dalam mengawasi dan menangani serangan siber di Kaltim. (*)
