BONTANG – Bawaslu Bontang menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Bawaslu nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal pengawasan metode kampanye Pemilu 2019. Para peserta pemilu yakni partai politik diminta untuk tidak melanggar aturan-aturan kampanye. Baik itu dalam hal alat peraga kampanye (APK), ataupun bahan kampanye.
Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah mengatakan saat penertiban APK dilakukan beberapa waktu lalu, masih ada beberapa yang melanggar aturan. Baik itu jumlah baliho yang melebihi aturan, serta pemasangan yang melanggar estetika kota.
“Makanya kami gelar sosialisasi ini dengan harapan seluruh parpol yang hadir bisa menyampaikan ke pengurus serta jajaran caleg kota maupun provinsi yang akan berkampanye di Bontang,” jelas Nasrullah saat menyampaikan materinya di Hotel Tiara Surya, Senin (3/12) lalu.
Sementara itu, terkait penyebaran bahan kampanye, kata Nasrullah memang belum ditemukan pelanggaran. Namun, Nasrullah meminta agar poster-poster yang dipasang di halaman rumah warga telah mendapat izin pemilik rumah. Mengingat, jika pemilik rumah tak bersedia, bisa masuk pelanggaran. “Kalau di lingkungan perumahan, selama tak ada komplain dari pihak badan lingkungan perumahan maka diperbolehkan, asalkan ukuran dan jumlahnya sesuai aturan,” bebernya.
Komisioner Bawaslu Bontang, Agus Susanto menjelaskan terkait landasan hukum dan peraturan kampanye pemilu 2019. Agus juga membeberkan tugas dan wewenang Bawaslu saat tahapan kampanye Pemilu 2019, termasuk definisi, jadwal, serta bentuk pengawasan Bawaslu dalam setiap kegiatan kampanye. “Semua APK dan bahan kampanye sudah diatur dalam hal ukuran, desain, serta batasan barang bahan kampanye. Termasuk titik penempelan APK,” ujarnya.
Terdapat juga APK yang difasilitasi KPU. Agus mengimbau para peserta pemilu sebaiknya tak melanggar larangan dalam tahapan kampanye. Di antaranya mempersoalkan dasar negara, Pembukaan UUD 1945, bentuk NKRI, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, merusak atau menghilangkan alat peraga, menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar, menghina seseorang berkaitan dengan SARA.
Selain itu, peserta pemilu juga dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Serta dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan pengguna kekerasan kepada seseorang.
“Para peserta pemilu juga dilarang melibatkan PNS, pejabat kepala daerah atau perangkat daerah, serta dewan komisaris, dewan pengawas serta karyawan BUMN,” pungkasnya.
Hadir dalam sosialisasi tersebut para peserta pemilu, perwakilan partai politik, serta Panwaslu Kelurahan.(mga/adv)
