BONTANG – Dinamika dan keberagaman masyarakat di Kota Bontang yang tinggi berpotensi memicu adanya konflik saat perhelatan Pilgub Kaltim tahun ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Saipul menilai keberagaman ras, strata pendidikan, dan strata kehidupan masyarakat di Bontang sangatlah beragam.
“Berbagai macam suku ada di Bontang, menurut perpektif pengawas itu memang kerawanan tinggi misalnya terjadi potensi konflik,” kata Saipul.
Menurutnya, tahapan yang dinilai rawan ialah pada saat proses kampanye dimulai. Adapun jadwal kampanye ialah 15 Februari hingga 23 Juni.
“Bayangkan hampir 4 bulan itu luar biasa panjangnya,” tambah Saipul.
Dikatakannya, ada bentuk kampanye yang telah diatur seperti rapat umum. Agenda tersebut sudah dijadwalkan mulai waktu, tempat hingga jumlah orangnya. Akan tetapi bentuk kampanye lain misalkan pertemuan tertutup dan tatap muka itu tidak dibatasi.
“Itu yang diatur ialah supaya tidak bersamaan dengan pasangan lainnya, itu saja,” paparnya.
Selain itu, aspek kerawanan lainya ialah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Saipul mengatakan Pilgub rentan sekali penggunaan ASN sebagai alat untuk mobilasasi pemilih.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bontang Agus Susanto mengatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan aturan dan pelanggaran Pemilu. Misalnya, sehubungan dengan larangan praktik money politik dan netralitas ASN.
“Di mana pun ketika pelaksanaan pasti ada, tetapi Panwaslu Kota Bontang berusaha agar hal itu tidak terjadi,” kata Agus.
Potensi saling serang saat proses kampanye melalui dunia maya atau media sosial menjadi perhatian khusus dari Panwaslu. Pasalnya, pada saat pemilihan Wali Kota Bontang lalu intensitasnya cukup tinggi. Nantinya Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan melakukan penindakan jikalau yang melakukan kampanye hitam merupakan akun resmi dari salah satu paslon.
“Kalau berupa akun abal-abal itu masuk ranah aparat kepolisian,” ujar Agus.
Terpisah Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta adanya kondisi yang kondusif selama perhelatan Pilgub. Neni juga berharap kepada anggota Panwaslu agar tidak berafiliasi dengan partai politik. Tak hanya itu, laporan terkait pelanggaran Pemilu hendaknya diketahui sumber kebenarannya.
“Jangan menerima laporan yang belum tahu kebenarannya,” kata Neni. (*/ak)
