bontangpost.id – Sikap tegas Bawaslu Bontang yang membubarkan penyampaian hasil survei Pilkada Bontang oleh LSI Denny JA dinilai sudah tepat. Mengingat LSI Denny JA tidak memiliki legitimasi untuk melakukan survei.
Dikatakan pengamat hukum Herdiansyah Hamzah, regulasi mengenai lembaga survei, sudah diatur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.
Syarat utama untuk melakukan survei, jajak pendapat, dan perhitungan cepat (quick count), harus terdaftar di KPU. “Di KPU provinsi jika surveinya lintas kabupaten/kota, dan di KPU kabupaten/kota jika dilakukan di satu wilayah saja,” ungkap Castro, sapaannya.
Dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 PKPU Nomor 8 tahun 2017 tersebut, disebut dosen Fakultas Huku Universitas Mulawarman itu, lembaga pelaksana survei wajib terdaftar di KPU.
“Kenapa harus terdaftar? Bukan hanya karena alasan normatif, tetapi juga untuk menghindari keberpihakan atau kecenderungan preferensi politik lembaga survei. Jika tidak terdaftar, maka lembaga survei dan kegiatan surveinya, dikualifikasikan sebagai survei yang ilegal dan melanggar regulasi,” tegasnya.
https://www.instagram.com/tv/CHFQS3kBcqI/?utm_source=ig_web_copy_link
Untuk itu, kata Castro, pembubaran yang dilakukan oleh Bawaslu itu rasional danbisa dipahami. Sebab Bawaslu memang harus bertindak terhadap setiap pelanggaran atas PKPU 8/2017 itu.
“Pemberitahuan ke Kesbangpol dan kepolisian berkenaan dengan status kelembagaannya yang harus dapat legitimasi negara. Tapi legitimasi terhadap survei pilkada, harus dapat stempel KPU. Itu sudah pakem yang diatur dalam PKPU 8/2017,” tandasnya.
Sebelumnya, Bawaslu bubarkan paksa paparan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Di salah satu kafe bilangan Bontang Kuala, Ahad (1/11/2020) malam. Fadli Fahri dari LSI Denny JA tengah melakukan presentasi terkait hasil survei Pilkada Bontang.
BACA JUGA: Bawaslu Sudah Beri Peringatan, LSI Denny JA Tak Terdaftar di Kesbangpol
Sekira 30 menit pemaparan dilakukan, tiba-tiba Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah dan Komisioner Bawaslu Agus Susanto datang. Kemudian meminta pemaparan dihentikan. Nasrullah menanyakan legalitas LSI Denny JA. Lantaran hanya satu lembaga survei yang terdaftar di KPU Bontang. Yakni Indo Barometer.
Sementara Fadli Fahri menjelaskan, pemaparan ini sudah meminta izin dari Kepolisian dan Kesbangpol Bontang. Namun Nasrullah kekeh mengatakan ini melanggar PKPU. (*)
