bontangpost.id – Pro dan kontra kenaikan ongkos ibadah haji pada tahun ini membuat jemaah mengatur ulang kemampuan finansial. Jika biaya yang dibayar jemaah pada musim haji 2023 ini menjadi Rp 69 juta, maka mereka yang mendaftar haji harus bekerja keras mencari tambahan untuk menutupi biaya yang harus dibayarkan. Sementara itu, hari terus berjalan dan musim haji terhitung tinggal lima bulan lagi.
Sejauh ini, Kementerian Agama (Kemenag) masih berupaya agar ongkos haji 70 persennya ditanggung jemaah. Jika mengacu pada tahun sebelumnya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Embarkasi Balikpapan yang jadi tempat berangkat calon jemaah haji dari Kaltim, mencapai Rp 41.362.590. Artinya, bagi mereka yang memperkirakan diri masuk kuota calon jemaah haji pada tahun ini dan tabungannya sudah Rp 41 juta, tetap harus bersiap mengumpulkan sekitar Rp 28 juta lagi jika permintaan Kemenag ini dikabulkan.
Terhitung dari sekarang, jika pelunasan ditenggat pada Mei, maka kemungkinan waktu mengumpulkan uang yang tersisa hanya tinggal tiga bulan saja. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kaltim Ahmad Ridani mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Setelah ada ketetapan, maka pihaknya akan mengikuti. Menurut dia, imbas kenaikan Bipih 2023, diperkirakan beberapa calon jemah haji yang sedianya masuk kuota tahun ini, tak bisa mengumpulkan uang melunasi sisa pembayaran.
“Jika tahun ini belum bisa melunasi maka tahun depan tetap menjadi prioritas,” jelas dia.
Adapun saat ini di Kaltim, ada 84 ribu orang yang tengah menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. Jika asumsi kuota saat ini kembali normal dengan total 2.539 orang yang berangkat, maka daftar tunggu sekitar 40-an tahun. Mengingat tahun sebelumnya kuota haji hanya setengahnya, maka mereka yang sedianya berangkat tahun ini, adalah seharusnya berangkat tahun lalu.
Namun jika tahun ini ongkos haji mesti bayar hampir dua kali lipat dan calon jemaah haji tak bisa melunasi, maka mereka harus bersabar mengumpulkan uang hingga tahun selanjutnya. Sementara itu, dalam diskusi dengan para jurnalis, Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan, pihaknya masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama.
“Kita harus punya empati dan simpati bagaimana kita memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrean jemaah haji Indonesia. Kemenag sama sekali tidak ada niat memberatkan calon jemaah haji,” ujar Hilman Latief. Dia melanjutkan, dengan biaya dan nilai manfaat yang sangat tinggi diperlukan rasionalisasi. Pihaknya pun harus bisa menawarkan pembiayaan yang normal. Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60.
Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.
Hilman menambahkan, hasil rapat bersama Komisi VIII DPR RI nanti akan menjadi skenario terbaik yang akan diambil. Sementara itu, di hadapan awak media, kemarin (24/1), anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto memastikan, biaya haji yang berangkat 2023 tetap di bawah angka Rp 69 juta dan pihaknya bakal membahas lebih detail. Dia mengatakan, pihak terkait mulai dari Komisi VIII hingga pemerintah, mesti menghitung ulang ongkos keberangkatan haji 2023.
Sehingga, uang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap sehat untuk ibadah haji di masa datang. “Karena kalau nilai manfaat tahun ini terlalu besar juga kemungkinan akan ganggu di masa depan,” tutur politikus PAN tersebut. (nyc/riz/k8)
