SAMARINDA – Hibah dan bantuan sosial (bansos) fiktif pernah “menggemparkan” masyarakat Kaltim. Pasalnya, bantuan keuangan tersebut telah banyak menimbulkan efek negatif seperti terjeratnya sejumlah pejabat pemerintah provinsi (pemprov), anggota dewan, dan penerima bantuan dalam pusaran penyalahgunaan anggaran negara tersebut.
Karenanya, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Abdurrahman Alhasni mengingatkan agar Pemprov Kaltim memperketat proses seleksi penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu.
Cara meminimalkan yakni persyaratan pengajuan harus diperiksa secara selektif dan melibatkan pemeriksaan dokumen yang disesuaikan dengan domisili calon penerima hibah dan bansos.
Dengan begitu, bantuan yang sejatinya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“Jangan sampai bansos itu disalahgunakan. Kasihan masyarakat. Anggaran negara justru digunakan untuk kepentingan kelompok atau seseorang yang membawa nama masyarakat,” ucapnya, Selasa (9/10) kemarin.
Selain itu, proses pengalokasian hibah dan bansos mesti berdasarkan kebutuhan dan peruntukan lembaga atau yayasan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan bantuan. Sehingga bantuan itu dapat digunakan tepat sasaran.
“Ketika pemerintah menganggap perlu untuk memberikan bantuan, peruntukannya harus benar-benar mengena pada masyarakat. Jangan diberikan bansos, tetapi tidak mengena di masyarakat,” imbuhnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mengingatkan Pemprov Kaltim agar menghindari pemotongan hibah dan bansos di luar ketentuan yang berlaku.
“Dari calon penerima hibah dan bansos juga harus hati-hati. Masyarakat bisa langsung ke kantor gubernur. Konsultasikan pada Biro Kesra (Kesejahteraan Sosial, Red.). Jangan lagi ada pihak ketiga,” sarannya.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kesra Kaltim, Muhammad Suhairy mengatakan, persyaratan pengajuan hibah dan bansos sejatinya telah diterapkan berdasarkan aturan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, terdapat lima kriteria pemohon yang dapat diberikan bantuan tersebut.
Antara lain pemerintah pusat atau instansi vertikal, pemerintah daerah lain hasil pemekaran, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
“Manakala itu sudah memenuhi persyaratan, maka ada syarat lanjutan seperti KTP, surat keterangan domisili, diajukan ke gubernur, dan seterusnya,” sebut dia.
Semenjak isu hibah dan bansos fiktif muncul, perbaikan sistem seleksi telah dilakukan melalui lintas sektor di Pemprov Kaltim. Salah satu kebijakan yang telah diterapkan beberapa tahun terakhir yakni data penerima bantuan dicek secara langsung oleh petugas pemerintah.
“Kami telah mengevaluasi itu. Keinginan kita sebenarnya sama, bantuan itu menunjang program pemerintah. Jadi bantuan fiktif itu sudah kami antisipasi dengan surat keterangan domisili dari lurah disertai pemeriksaan yang ketat,” katanya. (*/um)
