Akibat Banyaknya KPM Beralih, Kube Tuntut Pemkot Evaluasi BRI-link 

SAMARINDA – Dipasangnya sistem belanja melalui BRI-link di beberapa toko-toko besar di Kota Samarinda membuat Kelompok Usaha Bersama (Kube) resah. Pasalnya, keberadaan program itu membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial berupa dana non tunai, lebih memilih berbelanja ke toko lain dibanding Kube, dan berdampak pada menurunnya omzet penjualan.

Sedangkan dibentuknya Kube bertujuan untuk melengkapi fasilitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diberikan pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Sebagai wujud protes atas hal itu, Kube pun belum lama ini menyampaikan protes dengan mendatangi langsung kantor Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda.

Terkait itu, Kepala Dinsos Samarinda, Ridwan Tassa mengatakan, Kube menuntut bakal berhenti beroperasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak dapat mencari solusi mengenai permasalahan itu. Menurut dia, permasalahan mengenai pemasangan BRI-link di toko-toko besar itu tidak hanya terjadi di Samarinda, namun juga di kota-kota lainnya.

“Sudah saya bicarakan dengan Pak Wali, katanya nanti pihak BRI bakal dipanggil untuk membicarakan masalah ini,” kata Ridwan, belum lama ini.

Dia menjelaskan, duduk permasalahannya yakni BRI membuka layanan BRI-link yang sama dengan Kube di 54 toko besar di Kota Tepian. Keberadaan BRI-link di toko-toko besar itu membuat Kube merasa terancam. Sebab, kebanyakan KPM lebih memiliki belanja di toko-toko tersebut karena letaknya yang strategis dan barang-barang yang lengkap. Hal tersebut menyebabkan 25 toko dalam bimbingan Dinsos tidak laku.

“Toko-toko besar itu kan letaknya strategis di pinggir jalan dan persediaannya lengkap. Sedangkan Kube yang kami bentuk tempatnya tidak strategis dan barangnya juga terbatas. Jadi pemilik Kube datanglah ke sini, mau mundur saja katanya soalnya tidak ada yang membeli. KPM larinya ke toko-toko lain,” bebernya.

Ridwan mengaku, pihaknya juga tidak bisa memberikan sanksi kepada KPM yang tidak mau berbelanja ke Kube. “Kemarin akhirnya dibuatlah kesepakatan kalau BRI-link ini hanya bisa dibuat dengan berkoordinasi dengan Tikor (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan). Dalam salah satu poinnya, Tikor menyebut jika BRI-link hanya bisa dibentuk dengan rekomendasi pimpinan di daerah masing-masing,” tutur dia.

Dari rekomendari tersebut, tutur dia, akhirnya Wali Kota Samarinda berjanji akan memanggil Bank BRI. Sebab jika dibiarkan, dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi program pemerintah untuk mengentaskan tingkat kemiskinan.

“Karena kalau di daerah-daerah lain BRI juga ditekan oleh pemerintah daerahnya. Kami harap dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara Bank BRI dan pemkot. Kami juga berharap Bank BRI dapat memahami tujuan program ini,” tutur dia. (*/dev)