bontangpost.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan dua gedung dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Meliputi Depo Arsip dan Kantor Satpol PP. Kepala Dinas PUPRK Usman mengatakan keduanya masuk dalam APBD 2024.
“Jadi dua gedung itu pembangunannya akan rampung di akhir tahun,” kata Usman.
Khusus untuk lanjutan pembangunan Depo Arsip, pemkot mengucurkan anggaran senilai Rp10,7 miliar. Sebelumnya pembangunan hanya menyasar konstruksi lantai dasar dan satu. Pada 2022 lalu anggaran yang digelontorkan yakni Rp3,1 miliar.
“Pada tahun ini ditargetkan seluruh pengerjaan selesai. Hingga lantai dua. Karena sesuai rencana ada tiga lantai untuk depo arsip,” ucapnya.
Ia mengaku untuk landscape tidak ada. Saat ini proses lelang sudah mulai diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bahkan pengawasan teknis pun sudah mulai ditenderkan. Dengan pagu anggaran Rp805 juta. Diketahui kebutuhan untuk depo arsip sangat mendesak. Pasalnya jumlah arsip terus bertambah tiap waktunya.
Sementara ruangan sebelumnya telah mencapai kelebihan kapasitas. Sesuai Detail Engineering Design (DED), depo arsip akan diperuntukan untuk menyimpan beragam arsip. Mulai dari display arsip, diorama, koleksi arsip vital, serta arsip lainnya yang jadwal retensi arsipnya di atas 10 tahun.
Saat ini, di ruang arsip yang dimiliki DPK Kota Bontang, telah menyimpan lebih dari 15 ribu arsip statis baik berupa foto, video, maupun dokumen lainnnya yang memiliki nilai sejarah.
Sejatinya taksiran awal pembangunan ini senilai Rp11 miliar. Namun mengalami lonjakan dikarenakan menyesuaikan harga material yang terus merangkak naik.
Pembangunan Kantor Satpol PP juga dilanjutkan setelah 2022 dilakukan tahap awal. Kali ini anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4,5 miliar. Nantinya pembangunan akan merampungkan konstruksi gedung di lantai dasar. Dengan tujuan bangunan ini segera dipakai. Mengingat saat ini Satpol PP harus menyewa bangunan di Kompleks Perum Halal Square.
Sebelumnya pemkot telah merogoh kocek sejumlah Rp5,9 miliar untuk pembangunan gedung ini. Pembangunan akses jalan sudah dikerjakan pada tahun lalu. Anggaran Rp199 juta. Luasan area kawasan baru ini yakni 3.338 meter persegi. Sebagai informasi biaya sewa tiap untuk kantor sementara tercatat Rp 400 juta.
“Kedua pembangunan ini memang masuk skala prioritas,” pungkasnya. (ak)
