SANGATTA – Partisipasi swasta dan kesadaran masyarakat menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana yang sangat sulit diprediksi. Pemerintah tidak bisa sendirian, karena selain biaya, tenaga juga tidak cukup. Harus ada dukungan dari pihak swasta dan masyarakat.
Bupati Kutim Ismunandar mengatakan, pembentukan desa tangguh bencana, terutama pemenuhan peralatan dasar di setiap desa menjadi penting dalam melokalisir meluasnya bencana. Itu sebabnya Pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pemetaan bencana. Antara lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir dan longsor.
“Bencana yang terjadi di daerah, tidak bisa diselesaikan dengan hanya diskusi. Jangan kapalnya sudah mau tenggelam tetapi hanya sibuk berdiskusi, harus kerja,” kata Ismu.
Menurut bupati, desa tangguh bencana harus dibekali minimal peralatan dasar yang akan digunakan untuk melokalisir meluasnya bencana. Misalnya penyediaan mobil pemadam kebakaran mini.
“Selain itu, sinkronisasi anggaran, baik pusat maupun daerah dalam memenuhi peralatan kerja. Sehingga mampu mengoptimalkan peran forum pengurangan risiko bencana ini,” paparnya.
Sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana, lanjut Ismu, Pemkab melalui BPBD juga telah mengembangkan program pengurangan resiko bencana. Program ini, berbasis komunitas yang diharapkan mampu menghindari, mengantisipasi, beradaptasi serta kemampuan untuk pulih kembali setelah bencana berakhir.
”Peran RT, RW hingga desa mutlak, guna mewujudkan penanganan bencana sejak dini,” ujar Ismu.
Seperti diketahui, pada 2015 BPBD Provinsi Kaltim telah membentuk 2 dua desa tangguh bencana. Yakni Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Desa Marga Mulyo (SP2) Rantau Pulung. Pada 2016 ada tiga desa yaitu Desa Singah Gembara Kecamatan Sangatta Utara, Desa Teluk Pandan-Kecamatan Teluk Pandan dan Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan. (aj)
