bontangpost.id – Tertundanya rencana pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai sangat disayangkan legislator. Apalagi faktor penyebabnya ialah adanya gugatan yang dilayangkan terkait kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Bontang. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan penundaan ini menandakan pemkot tidak cermat dalam pencatatan terkait aset yang dimiki.
“Sangat disayangkan masak tanah pemkot tidak terdata dengan baik,” kata Agus Haris.
Politikus Gerindra ini menyebut bahkan pemkot sudah melakukan tahapan perencanaan. Sebelum proses gugatan itu diterima. Artinya ketika melalui proses perencanaan berarti tinggal melakukan eksekusi pembangunan. Bahkan nominal perencanaan itu minimal Rp 200 juta digelontorkan dari APBD.
“Kalau sudah perencanaan ternayata ada gugatan, berarti pemerintah tidak siap. Kenapa berani merencanakan sementara tidak mengetahui kebasahan status lahan kepemilikannya. Kalau ragu mengapa direncanakan,” ucapnya.
Agus pun mengaku ragu jika anggaran tersebut saat ini digeser. Pasalnya penggeseren itu tidak bisa serta-merta dilakukan di tahun berjalan. Apalagi nomenklaturnya sudah ditetapkan untuk pembangunan kantor kelurahan di Berbas Pantai.
“Pemkot berarti kurang koordinasi terkait penelitian pendahaluan terhadap obyek tanah itu. Tidak mungkin masyarakat disitu tidak ngomong kepada aparat terkait rencana pembangunan,” tutur pria yang akrab disapa AH ini.
Sebelumnya, rencana pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Pantai dipastikan tidak terealisasi tahun ini. Pasalnya area lahan yang ditempati saat ini masih bermasalah. Lurah Berbas Pantai Deden Supriadi mengatakan saat ini masih dalam proses peradilan di meja hijau.
“Pembangunan tertunda karena masih proses peradilan,” kata Deden.
Menurutnya terdapat satu warga yang menggugat sebagai pemilik lahan yang sah. Akibatnya anggaran untuk pembangunan ini berpotensi digeser. Ia menyebut kemungkinan tahun depan anggaran akan dikucurkan lagi. Bilamana proses penyelesaian sengketa sudah bersifat final.
“Saat ini pelayanan masih tetap dilakukan di lahan tersebut. Bangunan tetap memakai struktur yang lama,” ucapnya.
Penggugat pun tidak melakukan penyegelan. Tahapan pelelangan pun juga belum dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sehingga dipastikan tidak ada yang rugi terhadap rencana pembangunan ini. Ia berharap permasalahan ini segera rampung dalam waktu dekat.
“Semoga lancar proses peradilan. Hasilnya nanti juga bisa diterima oleh semua pihak,” tutur dia.
Pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Bontang ini terjadi pada 7 Maret silam. Dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2023/PN Bon. Humas Pengadilan Negeri Bontang I Ngurah Manik Sidartha mengatakan berdasarkan petitum yang diajukan penggugat menyatakan tergugat dalam hal ini Pemkot Bontang melakukan perbuatan melawan hukum.
Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 23 Kelurahan Berebas Pantai. Dengan ukuran luasan 1.045,5 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara ialah jalan Umum yang dahulu milik Edo, sebelah timur lahan milik Pemkot dahulu Edo, sebelah selatan pinggir laut atau bakau, serta sebelah barat Pemkot dahulu Abubakar Sidik.
“Penggugat mengklaim memiliki bukti akta jual beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982 sah dan berharga,” tutur dia.
Dijelaskan dia penggugat juga meminta ganti rugi senilai Rp 2.613.750.000. Ditambah biaya kerugian materiil sebesar Rp 1 miliar. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. “Mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil,” sebutnya.
Rencananya proses peradilan akan masuk tahapan replik penggugat pada awal pekan. (ak)
