BONTANGPOST.ID, Sangatta – Rencana pengadaan sepatu pantofel untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan berbagai pihak.
Pasalnya, pengadaan itu memakan anggaran yang cukup fantastis yang dinilai kurang tepat mengingat kondisi daerah saat ini yang tengah melakukan efisiensi anggaran.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat bahwa pengadaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme e-purchasing dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.445.200.000.
Pengadaan ini direncanakan untuk 620 pasang sepatu pantofel berbahan suede dan nubuck, sebagaimana tercantum dalam kode RUP 57157546. Adapun pengumuman paket pengadaan tersebut telah dilakukan sejak Februari lalu.
Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyebut dirinya belum mengetahui adanya rencana pengadaan tersebut. “Adakah? Nggak tahu saya itu,” kata Mahyunadi, Kamis (12/6).
Ia menyebut akan kembali melakukan pengecekan untuk memastikan adanya rencana pengadaan tersebut. “Terima kasih infonya, nanti sepulang ini saya tanyakan,” lanjutnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kutim, Faisal Rachman, mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang dalam efisiensi.
“APBD kita sekarang sedang dalam proses rasionalisasi, karena prioritas utama adalah penyelesaian utang. Maka, program-program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak dianggarkan,” tegas Faisal.
Bukan hanya itu, Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara), Ashan Putra Pradana, juga menilai pengadaan itu tidak membawa manfaat langsung bagi peningkatan kinerja ASN.
“Itu kan bukan bentuk daripada memudahkan kinerja ASN. Kenapa harus ada pantofel? Ketahuan betul dong. Kalau ASN ini enggak mampu membeli biar sepatu pantofel,” ujarnya
Ia mengingatkan bahwa Kutim masih banyak persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius. Masalah pengangguran yang tinggi serta lambatnya pembangunan daerah menjadi beberapa hal yang menurutnya jauh lebih layak diprioritaskan.
“Bagaimana taraf pendidikannya? itu yang harusnya jadi konsen pemerintah. Atau lebih baik anggaran sepatu itu dialokasikan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Itu baru mantap,” pungkasnya. (juf/kp)
