BONTANG – Saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Bontang memprotes hasil pemungutan suara daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Bontang Utara yang dinilai terdapat sejumlah keganjalan.
Saksi BPN 02, Syahril mengatakan, daftar pemilih khusus (DPK) atau pemilih menggunakan e-KTP dianggap membengkak. Kelurahan Loktuan misalnya memiliki sebanyak 1.000 DPK yang tersebar di 60 tempat pemungutan suara (TPS).
“Akan tetapi berdasarkan data BPN Bontang yakni mencapai 6.678 DPK. Data ini memiliki selisih yang cukup banyak,” jelasnya kepada bontangpost.id, kala menghadiri pleno KPU tingkat kota, di Hotel Grand Mutiara, Minggu (5/5/2019).
Dirinya melayangkan protes tersebut lantaran ketidaksesuaian data yang terjadi di lapangan. Tidak hanya itu, temuan lainnya yang diprotes BPN yakni pemilih tanpa Formulir A5. Menurut Syahril pemilih itu tidak ada di dalam daftar.
“Tapi hadir dalam pencoblosan. Kami juga memprotes soal data pemilih tidak sesuai dengan data DPTb. Ini bisa koreksi. KPU jangan main-main dengan data,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Bontang Erwin mengakui jika memang terdapat selisih data. Akan tetapi tidak sebanyak yang disampaikan pihak BPN. Dirinya pun siap membuka dan menyelesaikan permasalahan ini saat pleno kota digelar.
Adanya selisih itu, menurut Erwin lantaran beberapa pemilih tidak membawa C6 saat pencoblosan. Sementara petugas KPPS tetap memasukkan dalam data DPK. “Kesalahan ini bisa saja terjadi,” ucapnya.
Sebelumnya, pelaksanaan pleno KPU tingkat kota di Bontang untuk sementara ditunda. Musababnya, sejumlah dokumen DA tingkat PPK Bontang Utara belum sepenuhnya ditandatangani saksi. Syahril, selaku saksi BPN 02 meminta agar pleno tersebut tidak dilanjutkan sebelum dokumen itu lengkap.
Pleno yang dijadwalkan pukul 09.00 Wita, molor hingga 5 jam. Setelah kelengkapan berkas tersebut sudah siap, pleno baru mulai dilaksanakan sekira pukul 14.00 Wita. (mam)
