Diskominfotik Ikuti Kortekrenbang 2018 Regional II 

BONTANG – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Bontang mengikuti kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tahun 2018 Regional II, di Hotel Lombok Raya, Mataram, 5 – 9 Maret 2018. Kegiatan yang diselengarakan Direktoral Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia ini diikuti 34 Kementrian/Lembaga, dan 17 provinsi dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Yassir Asyari dan Kepala Seksi Penyajian Informasi, Laporan dan Dokumentasi, Yudhi Pancoro hadir mewakili Diskominfotik Bontang.

Dijelaskan Yassir, kegiatan tersebut merupakan momentum yang sangat penting. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir menyelesaikan amanat Nawa Cita dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu “Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong,“ sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019.

Tujuannya, untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah 2019 dan penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan tahun 2019, yang nantinya hasilnya akan menjadi bahan masukan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Juga sebagai bahan masukan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota  2019.

Muara dari Kortekrenbang ini adalah pelaksanaan Musrembang Nasional 2018, yang akan membahas lebih lanjut kesepakatan rumusan dan isu-isu strategis yang dihasilkan dari Kortekrenbang tingkat pusat dan tingkat provinsi. Sebagai upaya menyusun agenda pembangunan pada tahun 2019.

“Harapannya, usulan pemerintah daerah yang akan dibiayai APBN dapat di akomodir. Sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2019 dapat berjalan, dan adanya kesamaan pemahaman antar pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan dan target pembangunan. Sehingga semua rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik,” jelasnya. (*/rdy/adv)