Layanan di Semua OPD Akan Terintegrasi
BONTANG – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Bontang dalam waktu dekat akan menyiapkan draft peraturan wali kota (perwali) tentang E-Government atau E-Gov. Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfotik, Dasuki saat menerima kunjungan Bontang Post di ruang kerjanya, belum lama ini.
Kata Dasuki, prioritas utama di dinasnya saat ini yakni mengintegrasikan seluruh layanan di organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu pintu. “Selama saya mengikuti beberapa pertemuan dengan OPD-OPD, ternyata ini yang paling urgent (penting, Red.),” ucap Dasuki.
Bontang, lanjut Dasuki sudah memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan integrasi tersebut. Dari sisi infrastruktur, jaringan pita lebar, perangkat lunak dan perangkat keras, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sudah siap dan memenuhi syarat.
Hanya, untuk memulai tata kelola layanan informasi teknologi (IT) yang terintegrasi, dibutuhkan regulasi yang memayunginya. “Saat ini sedang diajukan draf Perwalinya. Kalau sudah terbit, akan jadi dasar Diskominfotik untuk melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sosialisasi terhadap program E-Gov ini,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan ini.
Dengan terintegrasinya layanan berbasis IT, lanjut Dasuki, maka seluruh OPD yang mempunyai perangkat layanan IT diharuskan melepas server, aplikasi, dan pengelolaannya kepada Diskominfotik. Tugas OPD nantinya hanya mengusulkan aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang layanan dari pemerintah kepada masyarakat. “Misalnya butuh aplikasi kartu keluarga, kami kasih. Disperindag butuh aplikasi E-Warong misalnya, tinggal diusulkan ke Diskominfotik. Jadi semuanya akan satu pintu,” katanya.
Dengan pemberlakuan layanan E-Gov yang terintegrasi, Dasuki berharap layanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin baik, efisien, dan efektif. Apalagi, E-Gov merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, E-Gov diharapkan dapat mengurangi risiko pungutan liar (pungli) di berbagai layanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. “Dalam banyak hal, layanan secara manual memang menimbulkan risiko adanya pungli dan high cost. Dengan E-Gov dapat lebih ramping dan prosesnya transparan kepada masyarakat,” tambahnya. (zul)
