bontangpost.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) membeli satu perahu pada tahun ini. Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) proyek ini dikucurkan Rp 880 juta. Kepala DPPKB dr Bahauddin mengatakan sarana transportasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan mudah bagi aseptor di Pulau Pesisir. Baik itu Pulau Gusung, Malahing, Tihi-Tihi, dan Selangan.
“Sebelumnya pelayanan hanya di wilayah darat. Kasihan jika warga harus ke darat dalam periode tertentu. Ini tentu mempermudah pelayanan bagi mereka,” kata dr Bahauddin.
Dengan sarana penunjang ini, maka petugas telah disiapkan untuk memberikan fasilitas pelayanan. Sesuai jadwal maka sebulan sekali akan mengunjungi daerah tersebut. Bentuknya dengan mengadakan penyuluhan dan pendistribusian alat kontrasepsi. Baik itu pil KB, suntik, maupun jenis lainnya.
“Kami juga memantu kalau ada aseptor yang membutuhkan layanan atau pemeriksaan,” ucapnya.
Ia berharap angka kehamilan dapat ditekan. Sesuai dengan program pemerintah yakni dua anak lebih baik dan sehat. Selain itu pasangan suami-istri bisa mengatur jarak kehamilan. Sehubungan dengan perawatan sarana transportasi ini ia belum bisa memaparkan secara mendetail. Tetapi nantinya akan dimasukkan dalam pengajuan dalam postur APBD tahun depan.
“Nominalnya saya tidak hapal. Tetapi memang perlu perawatan berkala supaya sarana ini tidak cepat rusak,” tutur dia.
Tak hanya itu bimbingan terkait risiko pernikahan dini bisa disuarakan dengan kehadiran sarana ini. Mulai dari kematian ibu hamil, keguguran, bayi cacat, dan menderita kanker serviks. (ak)
