BONTANG – DPRD Bontang meminta kinerja Tim Pengawas Orang Asing (Pora) lebih ditingkatkan. Pasalnya, dengan sudah terbentuknya Tim Pora seharusnya Bontang tidak boleh kecolongan soal Tenaga Kerja Asing (TKA). Apalagi, 4 TKA asal Tiongkok yang ditemukan di Teluk Kadere belum bisa ditindak oleh imigrasi karena tidak terbukti menyalahgunakan visa.
Hal menjadi kesimpulan rapat koordinasi terkait ditemukan 4 TKA asal Tiongkok di RT 13 Bontang Lestari saat gabungan komisi DPRD Bontang sidak ke lapangan beberapa waktu lalu.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Agus Haris, dihadiri Ketua DPRD Bontang Nursalam, Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan serta seluruh ketua komisi dan anggota komisi.
Hadir pula perwakilan dari Kantor Imigrasi Kaltim, Kasat Intel Polres Bontang, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP), Kesbangpol Bontang, Camat Bontang Selatan, Lurah Bontang Lestari, Syahbandar Tanjung Laut, Danpos Angkatan Laut serta Ketua RT 13 Bontang Lestari.
Di awal rapat, anggota DPRD mengaku kaget ditemukannya 4 TKA asal Tiongkok yang tidak memiliki dokumen lengkap. Mereka menganggap Pemkot Bontang sudah kecolongan atau mungkin ada yang ditutupi. Sebab, perusahaan yang akan membangun PLTU pun tidak ada laporan ke DPRD Bontang.
Anggota Komisi I Bilher mengatakan, setahu DPRD hanya 2 investor yang akan masuk yakni NPK Cluster dan pembangunan kilang minyak. “Ini kan termasuk kegiatan besar, tetapi Pemkot tak pernah komunikasikan dengan DPRD,” ujarnya di ruang rapat DPRD Bontang, Senin (3/4) kemarin.
Apalagi, pekerja dari Bandung di PT Adil Makmur Sentosa (AMS) sudah 2 bulan melakukan survei di laut. “Hal ini tentu akan menimbulkan dampak sosial, karena di Bontang masih banyak pengangguran tetapi banyak pekerja dari luar Bontang,” ungkap dia.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III, Rustam. Disebutkan bahwa mereka telah melanggar Perda dengan menggunakan TKA dari luar. Kesalahan lainnya, yakni perusahaan yang mempekerjakan mereka PT Sixth Engineering Chemical Construction (SCEC) tidak melaporkan kepada Pemkot Bontang.
Sementara itu, Ketua Komisi II, Ubaya Bengawan mengaku heran Bontang masih kecolongan. Pasalnya, sudah beberapa kali dilakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi masuknya TKA ilegal. Terkait ditemukannya 4 TKA asal Tiongkok, kalaupun sudah dipulangkan bukan berarti masalah selesai. Namun, harus ada antisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali. “Harus ada bentuk proteksi yang dirumuskan dari sekarang,” ujarnya.
Karena ini sudah mengundang reaksi luar biasa dari warga Bontang. Apalagi, jika mereka menyatakan akan membangun PLTU, sementara di Komisi II belum ada laporan masuk. Yang membuatnya heran Ubaya, justru mereka melakukan survei harga bahan bangunan, sayur mayur hingga sembako yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTU. “Apalagi PT AMS yang melakukan penelitian air laut ini. Untuk apa? Sedangkan mereka belum memiliki izin. Semacam ini harus diproteksi, karena terlihat sasarannya pesisir,” tegas Ubaya.
Anggota Komisi III Arif justru mencurigai jika mereka memiliki misi terselubung. Karena, kegiatan mereka di pesisir pasti belum dilaporkan ke Syahbandar dan TNI Angkatan Laut selaku penguasa lautan.
Sementara itu, Ketua RT 13 Bontang Lestari, Usman mengaku, sejak sebulan lalu sering keluar masuk warga Tiongkok menggunakan jalur laut yang berlabuh di Teluk Kadere, Salantuko.
Di lapangan, mereka hanya terlihat selama 1 jam sampai 3 jam. Dari orang bernama Roni, diakuinya menyampaikan padanya bahwa akan ada pekerjaan yang berjalan jika surat-surat sudah selesai. “Sehingga mereka butuh rumah dan menyewa rumah saya seharga Rp 5,5 juta per bulan,” terang dia.
Tanggal 2 Maret menempati rumah RT, Usman pun meminta dokumen berupa paspor untuk dilaporkan ke kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Usman merasa heran karena terdapat 3 jenis pekerjaan yang para pekerjanya tidak saling kenal. “Jadi ada dari Tiongkok yang survei, ada yang melakukan pengeboran dan ada juga yang meneliti air laut, mereka ini tidak saling kenal, saya juga heran,” ungkapnya.
Tetapi, dia berharap orang yang menyewa rumahnya itu tidak bermasalah dan aman-aman saja. Karena 4 warga Tiongkok tersebut sudah meninggalkan Bontang. Dirinya juga sempat didatangi LSM. Oleh karenanya, Usman meminta perlindungan keamanan dari kepolisian.
Perwakilan dari Imigrasi, Suganda mengatakan, semua Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia apabila sah dan paspornya masih berlaku, maka pihak imigrasi belum bisa mengambil tindakan.
Terkait yang ditemukan di Teluk Kadere Bontang, Suganda mengaku, belum ada laporan resmi. Di visa tertera 211A, artinya merupakan kunjungan bisnis atau usaha.
Apabila orang asing survei untuk mempekerjakan orang itu dianggap tidak melanggar. Kecuali jika dia yang melakukan pengeboran maka dianggap melanggar dan menyalahgunakan visa. “Intinya yang bisa menentukan mereka berhak untuk bekerja di Bontang atau tidak ialah DPMTK-PTSP Bontang. Jika berhak atas rekomendasi dari mereka barulah kami mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dengan jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang,” jelas Suganda.
Oleh karena itu, Agus Haris sebagai pimpinan rapat menyimpulkan bahwa hasil sidak pada Jumat (31/3) lalu sudah dianggap clear. Ke depan, kinerja Tim Pora diminta lebih ditingkatkan agar tidak kecolongan lagi.
Imigrasi pun belum bisa menindak karena belum ada pernyataan penyalahgunaan visa. “Kami minta Tim Pora lebih aktif lagi, mengingat akan ada investor besar di Bontang. Bontang juga harus komitmen agar tenaga kerja lokal diberdayakan kembali. Untuk sementara baik PT SCEC dan PT AMS harus dihentikan dulu kegiatannya sampai ada laporan resmi,” tandasnya.
KESBANGPOL DAN POLRES HANYA AWASI
Adanya 4 TKA asal Tiongkok membuat kinerja Tim Pengawas Orang Asing (Pora) dipertanyakan. Namun demikian, Kesbangpol Bontang selaku Ketua Tim Pora mengaku pihaknya hanya sebatas mengawasi dan tidak bisa mengambil kebijakan. Kabid Bina Kesbang dan Demokrasi Kesbangpol Bontang Jainudin mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Tim Pora hanya mengawasi. Sehingga, dalam hal ini, Kesbangpol pun hanya memfasilitasi.
Terkait permasalahan 4 TKA yang ditemukan di Teluk Kadere Bontang Lestari, Tim Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) sudah melakukan antisipasi pada tanggal 9 Februari 2017. “Rencananya, tanggal 30 Maret mau dilaporkan, namun anggota dewan sudah masuk dan menemukan duluan di Teluk Kadere,” jelas Junaidi, Senin (3/4) kemarin.
Dalam hal ini, Kominda pun setiap bulan melakukan rapat. Tetapi laporan bisa disampaikan per 3 bulan ke Wali kota, Gubernur dan Kementerian Pertahanan sesuai dalam Permendagri nomor 49 tahun 2010. Dari hasil laporan bulan Februari ke Provinsi Kaltim, di Bontang terdapat 104 orang asing dari 7 perusahaan yang menginap di 16 hotel. “Untuk bulan Maret belum kami laporkan karena masih menyelesaikan rekapannya,” ujarnya.
Laporan pun, terbagi kepada 3 kategori. Ia menyebut mulai dari perusahaan, hotelnya juga orang yang bekerja di luar Bontang tetapi tinggal di Bontang. Pihaknya juga bekerjasama dengan DPMTK-PTSP Bontang. “Kami hanya bisa mengawasi, sehingga jika kinerja Tim Pora dipertanyakan sebenarnya kami tetap jalan di lapangan,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kasat Intel Polres Bontang, AKP Ibnu. Disebutkan bahwa kewenangan terhadap orang asing sudah dikembalikan ke imigrasi untuk penanganannya. Sehingga pihaknya hanya sekadar mengawasi. Menyikapi yang sedang terjadi saat ini, ada beberapa hal yang harus dikaji bersama. Di antaranya, memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas, semua harus siap berkompetisi secara sehat.
Namun, setelah mendapat perintah dari Kapolres, Polisi pun tidak tinggal diam. Pihaknya melakukan monitoring, pengawasan hingga interogasi dan sebagainya. “Dalam visa mereka tercatat sebagai kunjungan bisnis. Selama tidak ada pekerjaan fisik, maka belum ada pelanggaran penyalahgunaan visa, jadi belum bisa kami lakukan upaya lain,” jelasnya.
Jika mereka melanggar keimigrasian, maka pihak kepolisian akan menyerahkan ke Kantor Imigrasi. Namun jika ada tindakan pidana, maka pihaknya bisa segera menindaknya.
Oleh karena itu, menyikapi ini, Ibnu mengatakan, harus ada kerjasama yang baik di semua lini. Tim Pora memang terlihat vakum, makanya perlu dikoreksi bersama-sama. “Setelah dipantau mereka belum ada pelanggaran keimigrasian, saya justru khawatir kalau diambil tindakan, akan timbul masalah, karena mereka juga memiliki hak asasi manusia. Yang terpenting, semua harus bisa berperan untuk menjaga kamtibmas dan jangan sampai situasi ini diperkeruh karena kepentingan pribadi atau kelompok,” bebernya.
Ketua DPRD Bontang, Nursalam menyatakan memang dalam visa keempatnya merupakan kunjungan bisnis, tetapi terdapat dari PT SCEC sebagai peneliti. Nah, ini yang penting untuk diteliti pihak kepolisian. Karena, bukan hanya KITAS dan IMTA yang mereka tidak punya, tetapi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pun mereka tidak punya. “Ini peraturan yang tak bisa diabaikan, apa ini sudah melanggar atau tidak tergantung dokumennya yang kembali ke Undang-undang Keimigrasian,” ujar Salam.
Memang, lanjut dia, Bontang harus ramah terhadap investor, tetapi soal TKA ini harus dilengkapi dokumennya sebelum kembali ke Bontang. Karena, semua belum mengetahui posisi mereka apakah tenaga ahli atau hanya buruh. Karena jika tenaga ahli harus dilengkapi sertifikasi dengan pengalaman minimal 5 tahun.
Oleh sebab itu, harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Apalagi, ke depan akan ada 400 TKA yang dimintakan izin. Lurah pun, tidak boleh langsung memberikan izin domisili. Karena jika ada harus dilaporkan ke Camat, Tim Pora dan kepolisian. “Mereka juga sebenarnya sudah menyewa alat berat, tetapi Dinas Lingkungan Hidup menolak memberikan rekomendasi karena dokumennya belum lengkap. Ini juga membuka mata agar tetap waspada, dan perlu diundang lagi investornya untuk presentasi,” pungkasnya. (mga)
