BONTANGPOST.ID, Bontang – Keterbatasan anggaran daerah dinilai tak lagi bisa menjadi alasan terhambatnya pembangunan sektor pendidikan. DPRD Bontang meminta sekolah lebih aktif mencari peluang bantuan ke pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong sekolah di Bontang agar lebih aktif “menjemput bola” ke pemerintah pusat guna memperoleh bantuan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas membuat sekolah tidak bisa lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sekarang kondisinya berbeda. Fiskal daerah terbatas. Jadi sekolah juga harus aktif mencari peluang ke pusat, jangan hanya menunggu bantuan daerah,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu mencontohkan salah satu sekolah swasta di Bontang yang berhasil memperoleh bantuan revitalisasi bangunan setelah memperbarui data melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ia menilai validitas data menjadi kunci utama agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi riil sekolah dan menentukan kebutuhan prioritas bantuan.
“Kalau memang kekurangan ruang kelas atau fasilitas, sampaikan apa adanya supaya pusat tahu kebutuhan kita,” katanya.
Tak hanya memperbarui data, pihak sekolah juga disebut aktif membangun komunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menjelaskan kebutuhan pembangunan secara rinci.
Hasilnya, bantuan yang awalnya hanya direncanakan sekitar Rp500 juta meningkat menjadi lebih dari Rp2 miliar dan digunakan untuk pembangunan delapan ruang kelas baru.
“Awalnya hanya sekitar Rp500 juta. Tapi setelah komunikasi berjalan baik dan kebutuhan dijelaskan detail, akhirnya bantuannya naik jadi lebih dari Rp2 miliar,” tuturnya.
Menurut Heri, keberhasilan tersebut membuktikan akses bantuan pusat masih terbuka luas bagi daerah, asalkan sekolah memiliki inisiatif dan keberanian membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di Bontang agar pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan meski kondisi anggaran daerah terbatas. (ak)
